Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati mundurnya Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah dari komisi antirasywah.
KPK juga menghargai penilaian mantan Juru Bicara KPK itu soal alasannya berhenti terkait kondisi KPK setelah hampir setahun revisi undang-undang.
"KPK menghargai dan menghormati apa yang sudah menjadi keputusan yang bersangkutan termasuk tentang penilaiannya terhadap KPK saat ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (25/9).
Ali Fikri mengatakan pemberhentian Febri tengah diproses. Pimpinan pun nantinya akan segera memilih pejabat pelaksana untuk posisi Kepala Biro Humas. Setelah itu, dilakukan seleksi untuk menilih pejabat definitif. Ali menyatakan berhentinya Febri tak akan berpengaruh bagi program-program KPK yang akan tetap berjakan.
"Beberapa agenda serta program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan seperti biasa," ujarnya.
Febri diketahui mengajukan surat pengunduran diri pada 18 September. Melalui suratnya, ia meminta agar proses pemberhentiannya diproses per 18 Oktober 2020.
Terkait alasan pengunduran diri, Febri menyebut kondisi politik dan hukum berubah bagi KPK setelah adanya revisi undang-undang. Ia mengaku sulit berkontribusi lebih di KPK dengan kondisi sekarang. Ke depan, Febri berencana tetap akan bekerja di bidang pemberantasan korupsi.
"Ada rencana dengan beberapa orang teman untuk membangun sebuah kantor hukum publik yang concern pada advokasi anti korupsi khususnya advokasi terhadap korban korupsi, kemudian perlindungan konsumen selain jasa hukum lainnya yang harus dilakukan dengan standar integritas," ucap Febri.
Saat pergantian kepemimpinan KPK pada akhir tahun lalu, Febri tak lagi menjabat juru bicara dan fokus sebagai Kepala Biro Humas KPK. Sebelumnya ia menjabat Juru Bicara KPK sejak 2016 hingga 2019. Sebelum bergabung di KPK, Febri merupakan aktivis di Indonesia Corruption Watch (ICW). (OL-8)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved