Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri menilai bahwa Luthfi diduga melakukan melakukan pengerusakan fasilitas umum milik pemerintah yaitu pot bunga, pembatas jalan, dan pagar pembatas jalan.
Untuk diketahui, Yusuf dan Randi tewas dalam demo depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara pada 26 September lalu. Keduanya tewas buntut dari aksi demonstrasi terkait penolakan revisi UU KPK.
Menurut Petrus, Firli Bahur Cs memiliki momentum melakukan koreksi tersebut dengan adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Kuasa hukum pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU KPK tidak memenuhi kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna. Sebagian besar hanya titip absen sidang
Tim Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna.
RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan.
Ia menyatakan bahwa uji materi UU ditujukan untuk menguatkan. Namun penguatan itu tidak boleh berujung pada diskriminasi.
Dalam sidang yang diketuai Hakim Konstitusi Aswanto, pemohon melakukan beberapa perbaikan, salah satunya kedudukan hukum pemohon
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Setelah ditolak, pemohon akan melaporkan hakim MK ke Dewan Etik. Mereka menganggap hakim semenamena.
Hal itu agar menjaga kasus yang diusut komisi dengan jerih payah tidak sekonyong-konyong berhenti di tengah jalan.
Perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Kewenangan KPK dan Pemilihan Ketua KPK berlanjut dengan pengucapan putusan pada 28 November 2019.
Hal itu menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji dapat berdampak pada tata kelola kinerja penegakan hukum di Indonesia.
Sebagai pelaksana UU< KPK harusnya menjalin komunikasi dengan lembaga legislasi.
Langkah pimpinan KPK dinilai tidak lazim lantaran menggugat Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.
"Saat ini judicial review revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan. Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," ujarnya.
“Indonesia adalah negara hukum, kita menghormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapapun yang melakukan judicial review terhadap UU KPK," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Mereka mengajukan uji materi tersebut sebagai pribadi yang bekerja di komisi antirasuah, tidak mewakili lembaga KPK
Ketua KPK Agus Rahadjo akan menjadi salah satu pemohon. Dia mendukung pengajuan gugatan terhadap UU KPK hasil revisi itu lantaran dianggap akan melemahkan kerja-kerja lembaga antikorupsi itu.
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK yang resmi berlaku mulai 17 Oktober disebutkan status kepegawaian pegawai KPK adalah ASN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved