Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIGA perkara uji materi UU KPK masuk pada tahap rapat permusyawaratan hakim (RPH) seusai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (2/12). Ketiga perkara tersebut yakni 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019.
"Sekali lagi kami informasikan, untuk kegiatan selanjutnya saudara tinggal menunggu penyampaian dari panitera. Pada kesempatan dalam waktu yang tidak lama kami akan segera melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Dan hasil rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan kepada saudara," ucap Hakim Konstitusi Aswanto yang mengetuai sidang.
Baca juga: MK Sidangkan Empat Perkara Uji Materi UU KPK
RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas surat-surat terkait perkara, membahas perkara, mengambil keputusan dan finalisasi putusan. RPH dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim. RPH dipimpin oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK atau Hakim yang ditunjuk. Usai tahap RPH, perkara akan masuk tahap sidang pengucapan putusan.
"Demikian sidang untuk perkara dengan 70, 71, 73 dianggap selesai dan ditutup," ucap Hakim Konstitusi Aswanto sembari mengetuk palu. (OL-8)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved