Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua KPK Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledelahan dalam kasus suap terhadap Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut Abraham, penundaan penggeledahan adalah buah dari produk UU KPK hasil revisi dan karena itu pelemahan KPK yang selama ini didengungkan publik menjadi makin nyata.
"Saya banyak menerima pertanyaan dari teman-teman media dan kolega aktivis. Jawaban saya sama, "Bukan tanpa sebab, polemik penundaan penggeledahan adalah buah dari produk UU KPK hasil revisi. Pelemahan pemberantasan korupsi semakin terbukti". Tak ada asap jika tak ada api," kata Abraham melalui akun Twitter @AbrSamad, Selasa (14/1).
Baca juga: Eks Jubir KPK: Semoga Masyarakat Makin Paham Apa yang Terjadi
Abraham menegaskan penggeledahan yang tidak dilakukan serta merta setelah OTT baru pertama kali terjadi.
"Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari-hari pasca-OTT," kata Abraham.
Abraham melanjutkan OTT yang tidak disertai penggeledahan pada waktunya bukan saja menyimpang dari SOP tetapi membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain.
"Ini sama dengan memberi waktu bagi pelaku kejahatan buat menghilangkan jejak. Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-cepatnya. Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya," ungkap Abraham. (OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved