Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REVISI Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melemahkan kinerja KPK. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hal tersebut tidak terbukti.
Menurutnya, KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Bahwa ada anggapan KPK tidak bekerja setelah adanya revisi UU KPK, kemudian sudah terjawab menurut kami," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Menanggapi OTT itu, Dasco meminta KPK menuntaskan kasus tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, Dasco enggan menjawab panjang, dia menghormati asas praduga tak bersalah
Baca juga: Ruang Wahyu Setiawan Disegel KPK
"Kami turut prihatin terhadap OTT yang terjadi. Tapi kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra itu yakin kasus tersebut tidak akan mempengaruhi Pilkada serentak yang akan digelar September 2020. Ia yakin, KPU pintar berbagi tugas dengan komisioner yang tersisa.
"Saya pikir dengan sebegitu banyak pimpinan KPU bisa berbagi tugas karena satu yang berhalangan. Bagaimana pun pilkada harus bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua," pungkas dia.
Rabu (8/1), KPK menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak terbang ke Belitung. (OL-2)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved