Pendopo Tulungagung Ditutup usai OTT KPK, Warga Keluhkan Akses Ruang Publik Terbatas

Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penutupan ini berdampak langsung pada aktivitas warga yang biasa memanfaatkan area tersebut sebagai ruang publik.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu, gerbang utama pendopo tidak dibuka sejak Jumat (10/4) petang, atau sesaat setelah penangkapan Bupati Gatut Sunu Wibowo. Sejak saat itu, tidak ada pihak luar yang diperkenankan masuk ke dalam kawasan tersebut.

Situasi ini berbeda dari biasanya, terutama saat kegiatan car free day (CFD) yang rutin digelar setiap akhir pekan. Pada momen tersebut, area pendopo umumnya dibuka untuk umum agar masyarakat dapat menikmati fasilitas seperti taman rusa dan kebun binatang mini yang berada di dalam kompleks.

Baca juga : OTT KPK: Bupati Tulungagung sudah di Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif

Penutupan akses ini pun memicu kekecewaan sejumlah warga. Mereka mengaku tidak mendapatkan informasi resmi terkait kebijakan tersebut, sehingga tetap datang dengan harapan area pendopo dapat diakses seperti biasa.

Salah seorang warga, Bagus, mengaku datang bersama keluarga untuk mengikuti CFD sekaligus mengunjungi kebun binatang mini. Namun setibanya di lokasi, ia mendapati gerbang masih tertutup.

“Biasanya sudah dibuka pagi, tapi saat datang masih tertutup,” ujarnya.

Baca juga : OTT Tulungagung: KPK Periksa Maraton Sejumlah Kepala OPD di Mapolres

Selama ini, pendopo Tulungagung dikenal sebagai salah satu ruang publik yang cukup populer di kalangan masyarakat. Selain menjadi tempat rekreasi, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk aktivitas sosial dan interaksi warga, terutama pada akhir pekan.

Penutupan tanpa penjelasan resmi dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat dalam mengakses fasilitas publik. Hingga saat ini, belum ada keterangan dari pihak terkait mengenai alasan detail penutupan maupun kapan area pendopo akan kembali dibuka.

Warga berharap pengelolaan ruang publik tetap mengedepankan keterbukaan informasi serta keberlanjutan layanan, agar fasilitas yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat tetap dapat diakses secara optimal. (Ant/E-3)