Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memulangkan 11 dari 13 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi. Belasan pejabat tersebut kini telah bertolak kembali ke daerah asal mereka.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui pesan singkat pada Senin (13/4). Budi menegaskan bahwa rangkaian pemeriksaan untuk para saksi tersebut telah dinyatakan cukup.
"Pemeriksaan terhadap para saksi sudah selesai dan tidak ada pemeriksaan lanjutan," kata Budi dikutip dari Antara, Senin (13/4).
Budi juga memastikan tidak ada lagi saksi dari unsur pejabat daerah yang tertahan di Jakarta setelah proses administrasi dan pemeriksaan rampung.
"Saat ini sudah tidak ada lagi pejabat Tulungagung yang berada di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.
Berbeda dengan para saksi yang dipulangkan, KPK resmi melakukan penahanan terhadap dua orang lainnya dengan status tersangka. Mereka adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, serta ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal. Penahanan dilakukan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini mencuat setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam perkara ini, sang Bupati diduga menginstruksikan pungutan uang kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan target akumulasi mencapai Rp5 miliar.
Meski targetnya cukup besar, dalam operasi tersebut KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp2,7 miliar. Hingga saat ini, penyidik lembaga antirasuah tersebut masih terus mendalami kasus ini untuk mengembangkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam pusaran korupsi tersebut.
(Ant/P-4)
KPK rampungkan pemeriksaan 27 pejabat Pemkab Tulungagung dalam kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Simak detail pemeriksaannya.
KPK menyita Rp95 juta dan dokumen saat menggeledah Kantor Setda Tulungagung terkait kasus pemerasan pejabat daerah.
KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah
KPK sita tiga koper dokumen dan uang tunai Rp95 juta dari kantor Pemkab Tulungagung terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan praktik pemerasan jabatan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
KPK mendalami aliran dana dugaan pemerasan oleh Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved