NEWSTICKER

Editorials

Kepastian Hukum yang Memacu Pertumbuhan
28/1/2015 00:00
PEMERINTAH dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,7%.
Setara Hukum bukan Kebal Hukum
27/1/2015 00:00
USUL agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang hak imunitas atau kekebalan hukum terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat dan memicu kontroversi.
Memuliakan Daulat Hukum
26/1/2015 00:00
INSTITUSI penegak hukum ialah salah satu bagian tubuh negara yang harus tetap utuh.
Menyelamatkan Keutuhan
24/1/2015 00:00
PERJALANAN bangsa kini benar-benar tengah menghadapi ujian berat.
Cela Institusi karena Ambisi
23/1/2015 00:00
KOMISI Pemberantasan Korupsi hanya bisa tegak jika setia menegakkan etika dan kepatutan serta steril dari segala kepentingan.
Memberangus Korupsi Melalui Satgassus
22/1/2015 00:00
KPK ialah lembaga ad hoc, yang suatu saat akan dibubarkan. Penguatan kejaksaan, juga kepolisian, sebagai instansi permanen pemberantas korupsi harus didukung semua pihak, termasuk KPK.
Jangan Biarkan Harga Membandel
21/1/2015 00:00
DUA kali sudah harga premium dan solar diturunkan pemerintah pada bulan ini.
Sudahi Menggantung Perkara
20/1/2015 00:00
HUKUM dijalankan dengan tujuan menegakkan keadilan, memperoleh kepastian, dan mengambil manfaat.
Sinyal Kuat Darurat Narkoba
19/1/2015 00:00
EKSEKUSI terhadap enam terpidana mati kasus kejahatan narkoba, lima di antaranya warga negara asing, Minggu (18/1) dini hari, menjadi sinyal paling bertenaga di awal tahun yang dikirimkan pemerintah kepada para pelaku kejahatan narkoba.
Menunda bukan Membatalkan
17/1/2015 00:00
PRESIDEN Joko Widodo tadi malam memutuskan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Mengukuhkan Negara Presidensial
16/1/2015 00:00
Keberanian Presiden me mutuskan hal-hal yang tidak populer, tetapi sejatinya memberikan kepastian bagi berjalannya sistem presidensial, sejauh ini telah teruji.
Menghormati Asas Praduga tak Bersalah
15/1/2015 00:00
PENETAPAN Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak lantas menghalangi jalan yang bersangkutan menapaki kursi Polri 1.
Hukum yang Mengganggu Tatanan
14/1/2015 00:00
DERAP langkah penegakan hukum di negeri ini semestinya bertujuan memuliakan tatanan berbangsa dan bernegara
Menanti Konsistensi DPR
13/1/2015 00:00
KESALAHAN ialah guru terbaik menuju kesuksesan.
Titip Rindu buat Kapolri Baru
12/1/2015 00:00
PRESIDEN Jokowi Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menyepakati PK hanya Satu Kali
10/1/2015 00:00
MEMPEROLEH keadilan ialah hak asasi setiap orang. Dari situ muncul pendapat, upaya mencari keadilan tidak boleh dibatasi waktu ataupun ketentuan formalitas. Keadilan substantif tidak boleh dihalangi keadilan prosedural.
Menyelisik Pungli di Dunia Penerbangan
09/1/2015 00:00
PRAKTIK pungutan liar dan suap-menyuap ternyata telah berlangsung di hampir seluruh ranah kehidupan di negeri ini.
Mengakhiri Polemik Hak Mengurus Desa
08/1/2015 00:00
TATKALA Undang-Undang Desa disahkan pada Desember 2013 silam, harapan pada pemberdayaan desa patut diapungkan.
Memerangi Kejahatan Narkoba
07/1/2015 00:00
Perang melawan narkoba butuh nyali dan napas panjang sehingga tidak bisa diserahkan kepada BNN sepenuhnya. Ia harus menjadi gerakan rakyat.
Mengakhiri Lembaga Boros
06/1/2015 00:00
SALAH satu postulat umum dibentuknya sebuah lembaga ialah untuk mengerjakan hal-hal yang belum terselesaikan atau terpecahkan dalam waktu yang cepat.