Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Jangan Biarkan Harga Membandel
21/1/2015 00:00
DUA kali sudah harga premium dan solar diturunkan pemerintah pada bulan ini. Penurunan itu konsekuensi logis mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Harga premium yang dibayarkan konsumen bahkan nyaris kembali ke posisi sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 18 November 2014. Harga solar, meskipun tidak semurah sebelumnya, ikut turun sekitar 15%. Penurunan harga bahan bakar minyak tersebut semestinya menjadi kabar gembira. Namun, faktanya sebagian besar masyarakat tetap murung. Betapa tidak? Harga-harga bahan pangan masih segan turun kendati saat naik dulu kerap dikatakan ‘mengikuti harga BBM’. Tarif angkutan umum pun 'malu-malu' untuk lengser.
Sangat wajar bila masyarakat berharap ketika harga BBM turun, harga barang dan tarif angkutan umum mengikuti. Seperti saat harga barang dan jasa serta-merta naik begitu harga BBM dinaikkan. Malah, para pedagang terbiasa sudah menaikkan harga sebelum harga BBM resmi dinaikkan. Kemudian, menaikkan lagi ketika penaikan harga BBM resmi berlaku. Kondisi tersebut jelas menimbulkan persoalan. Dengan berbagai upaya dan terobosan, pemerintah ditantang untuk memecahkan persoalan harga barang dan jasa yang beranjak hanya ketika harga BBM naik. Begitu pula, kecenderungan harga barang dan jasa yang naik berlebihan.
Itu sangat penting karena harga BBM bakal terus berfluktuasi. Fluktuasi merupakan implikasi dari dilepasnya subsidi premium dan penerapan subsidi dalam besaran tetap untuk solar. Pemerintah tidak bisa hanya menyalahkan para pedagang dengan tuduhan menimbun, kemudian lepas tangan. Demikian juga bila tarif angkutan umum dibiarkan tidak turun karena pemerintah pusat pasrah dengan kewenangan pemerintah daerah. Banyak instrumen yang bisa dipakai pemerintah untuk mengendalikan harga barang dan jasa. Perangkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyiapkan sanksi denda hingga Rp50 miliar dan hukuman pidana bagi penimbun.
Sanksi juga berlaku bagi pihak yang menaikkan harga di luar kewajaran. Karena itu, yang diperlukan ialah kesigapan pemerintah untuk menyisir sentra-sentra pedagang, memastikan para pelaku usaha tidak melanggar ketentuan undang-undang. Bukankah Presiden sebagai kepala pemerintahan disumpah untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang? Pemerintah juga memiliki beberapa badan usaha milik negara yang dapat dimobilisasi untuk menggelar operasi pasar demi memancing harga agar turun. Bahkan, Bulog telah ditunjuk menjalankan wewenang menjaga pasokan dan harga pangan. Toh, peran itu sampai kini belum kelihatan.
Bila pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan harga di tengah fluktuasi harga BBM, inflasi akan menjadi ancaman lebih besar bagi perekonomian. Daya beli yang menjadi salah satu komponen krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pun bakal terus tergerus. Jika itu yang terjadi, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok cukup tinggi pun menjadi semakin tidak realistis. Pada titik itu, rakyat pun terkungkung oleh halusinasi bahwa perekonomian telah membaik, tetapi faktanya segalanya belum banyak berubah.
Sangat wajar bila masyarakat berharap ketika harga BBM turun, harga barang dan tarif angkutan umum mengikuti. Seperti saat harga barang dan jasa serta-merta naik begitu harga BBM dinaikkan. Malah, para pedagang terbiasa sudah menaikkan harga sebelum harga BBM resmi dinaikkan. Kemudian, menaikkan lagi ketika penaikan harga BBM resmi berlaku. Kondisi tersebut jelas menimbulkan persoalan. Dengan berbagai upaya dan terobosan, pemerintah ditantang untuk memecahkan persoalan harga barang dan jasa yang beranjak hanya ketika harga BBM naik. Begitu pula, kecenderungan harga barang dan jasa yang naik berlebihan.
Itu sangat penting karena harga BBM bakal terus berfluktuasi. Fluktuasi merupakan implikasi dari dilepasnya subsidi premium dan penerapan subsidi dalam besaran tetap untuk solar. Pemerintah tidak bisa hanya menyalahkan para pedagang dengan tuduhan menimbun, kemudian lepas tangan. Demikian juga bila tarif angkutan umum dibiarkan tidak turun karena pemerintah pusat pasrah dengan kewenangan pemerintah daerah. Banyak instrumen yang bisa dipakai pemerintah untuk mengendalikan harga barang dan jasa. Perangkat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyiapkan sanksi denda hingga Rp50 miliar dan hukuman pidana bagi penimbun.
Sanksi juga berlaku bagi pihak yang menaikkan harga di luar kewajaran. Karena itu, yang diperlukan ialah kesigapan pemerintah untuk menyisir sentra-sentra pedagang, memastikan para pelaku usaha tidak melanggar ketentuan undang-undang. Bukankah Presiden sebagai kepala pemerintahan disumpah untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang? Pemerintah juga memiliki beberapa badan usaha milik negara yang dapat dimobilisasi untuk menggelar operasi pasar demi memancing harga agar turun. Bahkan, Bulog telah ditunjuk menjalankan wewenang menjaga pasokan dan harga pangan. Toh, peran itu sampai kini belum kelihatan.
Bila pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan harga di tengah fluktuasi harga BBM, inflasi akan menjadi ancaman lebih besar bagi perekonomian. Daya beli yang menjadi salah satu komponen krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pun bakal terus tergerus. Jika itu yang terjadi, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok cukup tinggi pun menjadi semakin tidak realistis. Pada titik itu, rakyat pun terkungkung oleh halusinasi bahwa perekonomian telah membaik, tetapi faktanya segalanya belum banyak berubah.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved