Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Titip Rindu buat Kapolri Baru
12/1/2015 00:00
PRESIDEN Jokowi Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia memang menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR.
Terang benderang bahwa mengangkat dan memberhentikan Kapolri ialah hak presiden. Kapolri memang pembantu presiden yang mengurus keamanan dalam negeri.
Karena Kapolri ialah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, DPR semestinya tinggal menyetujui saja calon Kapolri yang diajukan presiden.
Sesimpel itulah proses pengangkatan seorang Kapolri. Cuma, kita sering memperumit perkara yang sesungguhnya simpel.
Ada ungkapan dalam kultur kita yang sangat terkenal, kalau bisa diperumit, buat apa dipermudah.
Begitulah, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pun tak lepas dari upaya-upaya membikinnya jadi ruwet. Pangkalnya ialah isu rekening tambun yang dimiliki Budi Gunawan yang mencuat pada 2010 silam.
Polri sebetulnya sudah menyelidiki ihwal isu rekening tambun itu. Hasilnya Polri tak menemukan ketidakwajaran dalam rekening Budi Gunawan dan sejumlah jenderal polisi lainnya. Polri pun telah melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dari isu rekening tambun itu muncul kritik mengapa Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika mengajukan calon Kapolri. Padahal, kita tahu, melibatkan KPK dalam penunjukan Kapolri bukan kewajiban presiden karena hal itu tidak diatur dalam undang-undang.
Namun, bila kelak di kemudian hari Kapolri baru terindikasi berbuat korup, kita semua mesti mendukung bila KPK mengusutnya.
Kita tak meragukan KPK tak bakal sungkan mengusut pejabat negara yang terlibat korupsi, termasuk Kapolri. KPK telah membuktikannya ketika lembaga antirasywah itu menjadikan sejumlah menteri dan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tersangka korupsi.
Kita pun tak meragukan bila kelak KPK menjadikan Kapolri baru sebagai tersangka, Presiden Jokowi tak segan memberhentikannya.
Keruwetan lain yang coba dimunculkan ialah mengapa Presiden Jokowi memilih 'orang dekat' sebagai calon Kapolri. Jokowi enteng menjawab, "Buat apa memilih orang jauh?"
Jawaban itu mengindikasikan Presiden tidak ingin memperumit persoalan pengangkatan Kapolri yang sebetulnya simpel itu. Presiden Jokowi mungkin hendak mengatakan 'gitu aja kok ruwet'.
Daripada sibuk memperumit perkara pengangkatan Kapolri, lebih baik kita mewanti-wanti Kapolri baru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kapolri baru punya tugas berat memulihkan citra Polri. Konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan sejumlah perkara yang harus dibenahi Kapolri baru.
Kita merindukan citra Polri pulih seperti sedia kala, ketika Jenderal Hoegeng menjadi Kapolri.
Untuk itu, kita titipkan kerinduan menjadikan Polri benar-benar sebagai pengayom dan sahabat rakyat itu kepada Kapolri baru.
Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia memang menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR.
Terang benderang bahwa mengangkat dan memberhentikan Kapolri ialah hak presiden. Kapolri memang pembantu presiden yang mengurus keamanan dalam negeri.
Karena Kapolri ialah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, DPR semestinya tinggal menyetujui saja calon Kapolri yang diajukan presiden.
Sesimpel itulah proses pengangkatan seorang Kapolri. Cuma, kita sering memperumit perkara yang sesungguhnya simpel.
Ada ungkapan dalam kultur kita yang sangat terkenal, kalau bisa diperumit, buat apa dipermudah.
Begitulah, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pun tak lepas dari upaya-upaya membikinnya jadi ruwet. Pangkalnya ialah isu rekening tambun yang dimiliki Budi Gunawan yang mencuat pada 2010 silam.
Polri sebetulnya sudah menyelidiki ihwal isu rekening tambun itu. Hasilnya Polri tak menemukan ketidakwajaran dalam rekening Budi Gunawan dan sejumlah jenderal polisi lainnya. Polri pun telah melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dari isu rekening tambun itu muncul kritik mengapa Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika mengajukan calon Kapolri. Padahal, kita tahu, melibatkan KPK dalam penunjukan Kapolri bukan kewajiban presiden karena hal itu tidak diatur dalam undang-undang.
Namun, bila kelak di kemudian hari Kapolri baru terindikasi berbuat korup, kita semua mesti mendukung bila KPK mengusutnya.
Kita tak meragukan KPK tak bakal sungkan mengusut pejabat negara yang terlibat korupsi, termasuk Kapolri. KPK telah membuktikannya ketika lembaga antirasywah itu menjadikan sejumlah menteri dan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tersangka korupsi.
Kita pun tak meragukan bila kelak KPK menjadikan Kapolri baru sebagai tersangka, Presiden Jokowi tak segan memberhentikannya.
Keruwetan lain yang coba dimunculkan ialah mengapa Presiden Jokowi memilih 'orang dekat' sebagai calon Kapolri. Jokowi enteng menjawab, "Buat apa memilih orang jauh?"
Jawaban itu mengindikasikan Presiden tidak ingin memperumit persoalan pengangkatan Kapolri yang sebetulnya simpel itu. Presiden Jokowi mungkin hendak mengatakan 'gitu aja kok ruwet'.
Daripada sibuk memperumit perkara pengangkatan Kapolri, lebih baik kita mewanti-wanti Kapolri baru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kapolri baru punya tugas berat memulihkan citra Polri. Konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan sejumlah perkara yang harus dibenahi Kapolri baru.
Kita merindukan citra Polri pulih seperti sedia kala, ketika Jenderal Hoegeng menjadi Kapolri.
Untuk itu, kita titipkan kerinduan menjadikan Polri benar-benar sebagai pengayom dan sahabat rakyat itu kepada Kapolri baru.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved