Cela Institusi karena Ambisi

KOMISI Pemberantasan Korupsi hanya bisa tegak jika setia menegakkan etika dan kepatutan serta steril dari segala kepentingan. Namun, Ketua KPK Abraham Samad yang semestinya menjadi pelopor tegaknya etika dan kepatutan itu kini justru tengah disorot karena diduga tak taat etika. Abraham Samad tengah menjadi sorotan miring. Sorotan yang tidak main-main karena dia ditengarai telah melakukan tindakan yang menyimpang jauh dari rel kepatutan.

Sebagai Ketua KPK, ia disebut pernah bermain politik untuk mewujudkan ambisi politik pribadi. Ialah Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mencuatkan dugaan itu. Dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin, Hasto mengungkap manuver-manuver politik yang dilakukan Abraham jelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun lalu. Abraham, jelas Hasto, telah melakukan enam pertemuan dengan para petinggi partai-partai pengusung capres Joko Widodo ketika itu.

Tujuannya cuma satu, ia ingin menjadi cawapres pendamping Jokowi. Pertemuan itu pun, masih menurut Hasto, merupakan inisiatif Abraham bersama tim suksesnya berinisial D. Hasto membeberkan secara rinci pertemuan antara Abraham dan petinggi partai pengusung Jokowi. Ia bahkan sengaja mengenakan topi dan masker, meniru gaya Abraham tatkala datang ke pertemuan.

Benar bahwa Abraham membantah keras tudingan Hasto. Melalui Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, kemarin, ia menyebut tuduhan itu fitnah belaka. Namun, persoalan pantang selesai begitu saja. Apa yang diutarakan Hasto, jika benar adanya, ialah masalah serius, amat serius. Sulit untuk mengatakan Hasto asal tuduh, sembarang tuding, atau sengaja memutarbalikkan fakta.

Jika Hasto benar, apa yang telah dilakukan Abraham jelas tak bisa dipandang enteng. Jika benar bahwa Abraham berpolitik saat masih menjabat Ketua KPK, itu merupakan pelanggaran luar biasa atas etika dan kepantasan. Berpolitik memang hak setiap individu di negeri ini. Namun, sangat tidak patut seseorang berpolitik ketika masih memimpin institusi yang harus steril dari politik.

KPK ialah murni lembaga penegak hukum, ujung tombak pemberantasan korupsi, yang wajib dikelola orang-orang yang cuma bersikap dan bertindak dalam koridor hukum. Bukan oleh pribadi-pribadi yang punya ambisi politik. Ketika ada pimpinan KPK bermain politik, kewibawaan komisi antirasywah itu menjadi taruhannya. Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki institusi KPK rentan menjadi ajang pelampi¬asan ‘dendam’ atas kepentingan yang tidak tersalurkan.

Wajar jika ada yang berspekulasi bahwa penetapan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tak lepas dari kaitan dengan usaha Abraham merapat untuk menjadi cawapres. Itu jika benar bahwa ada hasrat politik Abraham untuk menuju kursi itu sebagaimana disebutkan Hasto. Rakyat negeri ini masih amat mencintai KPK. Karena itu, KPK harus sesegera mungkin membentuk komite etik untuk menyelidiki, mengusut, dan menuntaskan dugaan pelanggaran tersebut.

Kita ingin komite etik yang tegas dan transparan, yang berani memberikan sanksi nyata jika Abraham memang bersalah. Terlalu mahal bagi Republik ini mempertaruhkan KPK di tangan satu-dua orang yang boleh jadi tidak steril dari godaan kekuasaan. Tegas mesti kita katakan, tiada sejengkal pun tempat bagi pelanggar etika dan kepantasan di KPK. KPK harus diselamatkan. Jangan biarkan kredibilitas KPK terkikis oleh cela karena ambisi pribadi.