Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Contohnya dimasukkan di dalam 3 nomor urut pertama keterwakilan perempuan. Jadi memang UU Pemilu sangat afirmatif terhadap peserta perempuan,"
"DPR baru mengadakan pemilu nasional serentak (pilpres,DPR, dan DPD) pada 2029. Di 2024 DPR masih melakukan lima pemilihan, itu tidak efektif."
Bertindak sebagai pemohon ialah Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang belum lama ini diberitakan sudah meninggal dunia.
REVISI undang-undang pemilu sedang bergulir di parlemen.
Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini sudah pernah dilakukan diajukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada 2014.
Ambang batas parlemen minimal tujuh persen dan berlaku secara nasional merupakan alternatif pertama dalam proses revisi UU Pemilu terkait ambang batas.
Salah satunya mengenai isu keterwakilan perempuan dalam parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.
Setelah menerima pandangan dari tiap fraksi, Komisi II akan segera melakukan penyesuaian draft RUU Pemilu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Komisi II.
Peradilan khusus Pemilu dapat memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan peradilan Pemilu.
Sistem pemilu tertutup berarti masyarakat hanya memilih logo partai. Dalam sistem terbuka, masyarakat bebas memilih calon anggota dewan dari setiap partai di surat suara.
Pemohon mengklaim pasal-pasal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan sebelumnya terkait penyebab kematian penyelenggara pemilu.
, Burhanuddin memaparkan bahwa setiap kali menjelang Pemilu, DPR dan Pemerintah cenderung mengubah UU Pemilu
MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Menggabungkan UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Pilkada menjadi satu UU dikarenakan banyaknya kesamaan dalam ketiga UU tersebut.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penegasan kedudukan Bawaslu kabupaten/kota.
DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.
Komisi II DPR RI mulai memetakan sejumlah isu strategis, termasuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan Komisi II DPR belum membahas revisi UU Pemilu termasuk didalamnya membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen.
Kenaikan ambang batas bukan berarti membatasi partai untuk berkontestasi dalam pemilu.
"Jangan sampai UU Pemilu itu berlaku paket 5 tahunan, ada kepentingan ini kemudian diubah, jangan, tapi kita ubah dalam rangka untuk lebih panjang berlakunya untuk pemilu sampai 4 atau 5 kali."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved