Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus dilakukan secara komprehensif sehingga sebaiknya dilaksanakan setelah tahun 2024.
"(Pemilu dan Pilkada) satu kesatuan pelaksanaan pemilu maka harus dievaluasi secara komprehensif. Kami mengusulkan revisi (UU Pemilu dan Pilkada) setelah 2024, dan kalau mau dilakukan revisi saat ini, ya revisi semua," kata Achmad Baidowi atau Awiek kepada Antara di Jakarta, Minggu (28/2).
Dia menjelaskan, usulan tersebut agar sekaligus menguji implementasi UU Pemilu setelah digunakan dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2024.
Ketua DPP PPP itu mengatakan, untuk UU Pilkada apabila ingin dievaluasi, perlu dilihat implementasi pelaksanaan Pilkada serentak nasional pada 2024 setelah diterapkan sehingga evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh.
"Setelah diterapkan nanti kita bisa melihat konsistensi dalam penerapannya di lapangan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI.
Selain itu, Awiek menyatakan tidak setuju dengan wacana revisi UU Pemilu tetap dilakukan, namun tidak dilakukan revisi untuk UU Pilkada.
Menurut dia, kalau mau dilakukan revisi saat ini, maka kedua UU tersebut harus dilakukan revisi secara bersamaan, tidak bisa setengah-tengah.
"Karena itu konsekuensi dari Putusan MK (Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Rekonstruksi Keserentakan Pemilu). Jika tidak direvisi ya tidak direvisi semuanya," katanya. (Ant/OL-09)
Pemerrintah mengungkapkan rencana memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar terdapat pembeda yang jelas antara pengedar dan pengguna.
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
DIREKTUR Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah mengungkapkan pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) kerap berjalan lambat karena menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik antarpartai.
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Penundaan revisi tersebut berisiko menjadi strategi politik untuk mengunci konfigurasi kekuasaan tertentu.
Reformasi hukum pemilu tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.
Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved