Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Wantimpres

DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres

Ini 7 Syarat Dewan Pertimbangan Agung di Draf Revisi UU Wantimpres

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Revisi UU Wantimpres Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR.

Ini Permohonan Menkumham pada DPR RI

PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly

Soal Revisi UU TNI, Moeldoko: TNI tidak Mau Melampaui Tugas

Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.

Perkuat Integritas Pimpinan Dinilai Lebih Penting dari Revisi UU KPK

KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.

Soal Revisi UU TNI dan Polri, Komisi III DPR: Jangan Terlalu Curiga

Komisi III DPR RI memastikan pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri bakal dibahas secara transparan.

Draf RUU Polri Bisa Batasi dan Blokir Akses Internet Publik, Ini Jawaban Kepolisian

POLRI merespons soal kewenangan baru Polri untuk pemblokiran konten di ruang siber yang diatur dalam Pasal 16 huruf Ayat (1) Huruf q RUU Polri.

Baleg Tepis Bahas Kilat 4 Revisi UU untuk Kepentingan Prabowo

BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara Disepakati Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK empat revisi undang-undang disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Baleg DPR Sebut Banyak UU yang Bakal Direvisi Imbas Putusan MK

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menerangkan masih ada beberapa revisi Undang-undang yang dirumuskan DPR efek adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

NasDem Tegaskan Tolak Pasal yang Ancam Kebebasan Pers di Revisi UU Penyiaran

Dinilai ada usaha beberapa pihak yang menginginkan pers dikontrol seperti zaman orde baru. Kondisi itu mestinya tidak perlu terulang lagi.

Revisi UU MK Dikritik Megawati, Fraksi PDIP Bakal Beri Nota Keberatan

Kritik tersebut membuat Fraksi PDIP di DPR bakal beri catatan keberatan terhadap perubahan beleid yang tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna mendatang itu.

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR: Masukan Masyarakat Sangat Penting

ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih sempurna dengan keterlibatan publik.

UU Pilkada Perlu Diuji Kembali Jika Dianggap Masih Rugikan Parpol Tertentu

Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.

Revisi UU Kementerian Buat Unsur Profesional Semakin Minim

Baleg DPR merasa bangga dapat merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang diubah berdasarkan putusan MK pada 2012. 

NasDem: Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Harus Libatkan Publik

REVISI Undang-Undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) disebut harus menampung  pandangan dan pendapat publik.

Baleg Pastikan RUU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR

Baleg DPR RI pastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa Pasal

PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.

PDIP Setuju Revisi UU Kementerian : Jumlah Menteri Harus Efesien

Fraksi PDIP memandang dalam penyelanggaraan pemerintahan jumlah kementerian negara harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting

Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran