Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Puan : Revisi UU Kementerian Negara Disahkan Periode Ini

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Presiden Diberi Keleluasaan Tentukan Jumlah Kementerian

Setiap pembentukan kementerian akan disesuaikan dengan kebijakan presiden memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian.

Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Kementerian Negara ke Paripurna untuk Disahkan

DIM yang telah diterima dari pemerintah berjumlah 30 DIM, terdiri dari DIM tetap sebanyak 23 DIM, perubahan substansi sebanyak 4 DIM, perubahan redaksional sebanyak 3 DIM.

DPR Jangan Asal Kebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara

DPR dinilai terlalu memaksakan atau buru-buru dalam membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Imigrasi.

Revisi UU Kementerian negara, Kabinet Bakal Disesuaikan dengan Kebutuhan Presiden

Pemerintah setuju dengan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang mengusulkan jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

Jokowi Desak RUU Perampasan Aset, Puan : Memangnya Lebih Cepat lebih Baik?

Yang pasti setiap pembahasan Undang-Undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan

Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU Pilkada

Presiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset.

Komnas HAM desak Polisi evaluasi penanganan demo di Semarang-Makassar

Komnas HAM meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, serta mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur

19 Demonstran Jadi Sebagai Tersangka, Tetapi Tak Ditahan

Meski jadi tersangka, sambung Ade Ary, 19 demonstran tersebut tak ditahan. Mereka dipulangkan dan dijamin oleh keluarganya masing-masing.

Polisi Bebaskan 112 Demonstran

Polisi menangkap 301 orang terkait aksi unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh kemarin. Saat ini 112 orang di antaranya sudah dipulangkan.

DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Revisi UU Pilkada secara Diam-diam

Dasco memastikan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.

Megawati : Yang Sudah Mau Selesai, ya Sudahlah

Megawati juga memberi nasihat agar merelakan jabatan yang sebentar lagi akan selesai. Tak perlu lagi ikut-ikutan dalam pelaksanaan pilkada.

Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi

Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.

Menkumham Kembali Datangi DPR, Tanyakan Kelanjutan RUU Pilkada

Menkumham Supratman Andi Agtas mendatangi DPR dan menyambangi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kedatangannya untuk menanyakan tindak lanjut revisi UU Pilkada

Paripurna Berikutnya Harus Dijadwalkan Lewat Rapim dan Bamus

DPR tidak bisa bertindak di luar aturan khususnya tata tertib. Pernyataan ini sekaligus menjawab tentang kemungkinan deadlock hingga waktu pendaftaran calon di KPU pada 27 Agustus nanti.

Ikut Demo, Reza Rahardian: Indonesia Bukan Milik Keluarga Tertentu

Sikapnya untuk ikut menyampaikan penolakan atas tidak diindahkannya putusan MK dalam revisi UU Pilkada merupakan sikap natural sebagai rakyat yang resah atas perbuatan wakil rakyatnya.

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU Wantimpres

DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres

Ini 7 Syarat Dewan Pertimbangan Agung di Draf Revisi UU Wantimpres

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia