Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Secara khusus Baleg menghadirkan para penggiat Pemilu sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung pada Selasa (9/1) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Berkaca dari Pemilu 2019, banyak wacana memisahkan pilpres dan pileg. Salah satu pertimbangannya ialah beban kerja petugas pada pelaksanaan pemilu.
MASYARAKAT sipil mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum oleh Komisi II DPR dibahas pada tahap akhir.
Dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam parlemen masih dipengaruhi atau berasal dari keluarga dan dinasti politik.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan menggabungkan seluruh ketentuan yang mengatur pilpres, pileg, dan pilkada.
Nasdem bersikap untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden menjadi 15 persen.
Afif mengatakan, keberadaan Sirekap sebagai inovasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) patut diapresiasi, terutama dalam efisiensi proses pelaksanaan rekapitulasi,
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena tidak memiliki KTP.
kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak.
Kunjungan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.
Saat ini, kompleksitas itu, imbuhnya, terlihat dari banyaknya lembaga yang menangani sengketa kepemiluan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan
Revisi UU Pemilu diharapkan bisa menghadirkan peraturan yang mengatur proses hingga sengketa hasil pemilu yang baik.
Pengakuan kuasa hukum itu membuat hakim konstitusi geram.
Menurutnya, Ki Gendeng Pamungkas berbeda dengan Iman Santoso.
Pembahasan RUU Pemilu belum akan intens sebab partai politik saat ini tengah fokus pada pemilihan kepala daerah.
"DPR diharapkan mau terbuka transparan, menerima masukan baik penyelenggara, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga bisa dibicarakan mendalam."
Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro menyebut banyak hal yang harus jadi perhatian dalam merevisi UU Pemilu.
"Untuk pertama kalinya pascareformasi angka keterwakilan perempuan di DPR menyentuh 20% dan kita perlu apresiasi kerja-kerja partai yang mendukung pelibatan dan keterwakilan perempuan."
"Norma afirmasi keterwakilan perempuan dalam PKPU Pencalonan dinaikkan ke dalam UU Pemilu. Komposisi penyelenggara pemilu memuat paling sedikit 30% perempuan."
Penentuan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsp pemilu proporsional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved