Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa semua partai yang ada di parlemen telah menyatakan kesepakatannya untuk menunda revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Itu artinya dinamika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap menggunakan aturan yang sama yakni minimal 20 persen.
"Dinamika antara yang minta dinaikkan PT dan turun PT kan memang ada. Namun kita kan tetapi sudah sepkat bahwa tidak ada revisi UU Pemilu," ujar Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/11).
Menurut Sufmi, dinamika perubahan PT sama sekali belum dibicarakan di tingkat parlemen. Namun jika memang ada aspirasi untuk mengubah ketentuan PT dalam UU Pemilu, Sufmi menegaskan bahwa partainya tidak memiliki masalah terkait hal tersebut.
"Kalau memang ada aspirasi untuk menaikkan atau menurunkan PT kalau kami ikut aja. Kalau turun ya turun, yang ada sekarang pun tidak ada masalah," ungkapnya.
Baca juga: Diprediksi Hadapi Golkar Nasdem, PDI-P: Politisi Bukan Pengamat
Mengenai maraknya relawan yang melakukan deklarasi capres, Sufmi meyakini deklarasi tersebut dilakukan dengan maksud yang baik. Deklarasi merupakan dukungan publik pada figur atau tokoh politik yang dijagokan sebagai capres salah satunya seperti dukungan terhadap Prabowo dan Puan.
"Kita kaget juga relawan mendahului partai dalam membangun koalisi. Tapi kita terus terang kita tidak tahu dan mudah-mudahan saja bahwa deklrasai kemarin maksudnya baik," tegas Sufmi.
Gerindra sendiri dikatakan oleh Sufmi saat ini masih fokus melakukan konsolidasi internal partai. Sampai saat ini berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah sudah 25 provinsi yang menyatakan keinginannya agar Prabowo kembali maju sebagai capres.
"Pada waktunya kita akan tentukan apakah Pak Prabowo maju dan apakah Pak Prabowo menerima," ungkapnya. (OL-4)
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
KELEMAHAN UU Pemilu harusnya tidak menjadi alasan untuk membenarkan kinerja Bawaslu yang lemah dalam menegakkan aturan terhadap pelanggaran pada Pemilu 2024
Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved