Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PELAKSANAAN Pemilu 2024 harus berpijak pada keharmonisan dan konfigurasi politik serta merepresentasikan rakyat. Hal tersebut ditekankan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, Sabtu (6/3).
"Menjaga keharmonisan dan konfigurasi politik itu menjadi esensi. Jadi jangan sekadar penyelenggara nyaman melaksanakannya tapi tidak merepresentasikan suara. Jangan sampai substansi demokratisnya hilang," terangnya.
Dia mengatakan saat ini DPR sedang melaksanakan atau membuat simulasi enam model untuk kesiapan pemilu 2024. Dia berharap nanti pemilu yang dilaksanakan serentak dapat senafas dengan pilkada di berbagai daerah.
"Untuk kesiapan 2024 kami melaksanakan model untuk disimulasikan mana yang terbaik yang menjamin kualitas demokrasi. Jangan sampai pemilu sama nafasnya berbeda." Selain menjaga efisiensi jeda waktu lama, enam model tersebut harus mampu dan fokus untuk menjamin suara rakyat dalam keserentakan.
Menurut Fraksi Gerindra Sumi Dasco Ahmad mengatakan partainya masih mengkaji waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu. Kesiapan yang matang bagi penyelenggaraan harus menjadi pertimbangan utama selain kesiapan partai politik.
"Kami masih mengkaji untuk bulan pelaksanaannya di 2024. Karena itu akan berpengaruh terhadap beberapa hal," ucapnya.
Sebelumnya PKB mengusulkan agar pemilihan presiden dan legislatif 2024 diselenggarakan Januari. Tujuannya agar ada jeda cukup dengan pilkada. Selain itu, hal tersebut tidak menyalahi UU Pemilu yang sudah hampir pasti tidak akan direvisi. (OL-14)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved