Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Tiga Panel Hakim MK akan Tangani Sengketa Pileg

Masing-masing panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.

KPU Ungkap Kebanyakan Gugatan Pileg karena Kasus Suara Hilang

Kebanyakan kasus gugatan Pileg karena dugaan adanya suara yang hilang dari caleg atau partai politik yang merasa dirugikan

Begini Alur Lengkap Penanganan Sengketa Pileg 2019 di MK

Terdapat 260 perkara yang harus dituntaskan MK dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak Senin (1/7) kemarin.

KPU Bagi 3 Tim Untuk Tiap Panel Sidang PHPU Pileg

KPU sendiri menunjuk lima firma hukum untuk menangani gugatan seluruh partai politik baik yang menggugat di tingkat DPRD dan DPR RI.

Partai Berkarya, Terbanyak Menggugat

MK menggugurkan 80 permohonan yang beberapa di antaranya karena permohonan ganda. Sebanyak 260 permohonan bakal disidangkan dan diputuskan paling lambat 9 Agustus.

MK Nyatakan 260 Permohonan Gugatan Hasil Pileg Layak Sidang

Dari 260 perkara, 250 di antaranya diajukan oleh partai politik (parpol). Sedangkan 10 permohonan lain diajukan perorangan

Milenial Bersuara, Keputusan MK Harus Diterima Lapang Dada

Siswi yang bercita cita menjadi diplomat ini berharap tidak ada lagi kubu-kubuan dan kegaduhan.

Gerindra Pastikan Prabowo tidak Ambil Langkah Hukum Lanjutan

Prabowo dikatakan telah menerima putusan MK dan menghormatinya sebagai hasil akhir pemilu presiden 2019.

Hakim Konstitusi Pergi Pagi Pulang Pagi

Lamanya waktu persidangan juga terjadi saat MK membacakan putusan pada Kamis (27/6) karena majelis hakim harus membacakan secara bergantian amar putusan setebal 1.944 halaman.

Muzani Akui Prabowo Sengaja tidak Beri Selamat Jokowi

Pernyataan Prabowo menghormati putusan itu, secara tidak langsung juga menghormati pihak terkait pada sengketa pilpres, yakni Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pascaputusan MK, Syafii Maarif Anggap Game is Over

Pemilu presiden dan wapres (pilpres) telah membuat bangsa Indonesia lelah karena masa kampanye yang cukup  panjang.

Gerindra Beri Sinyal tak Cari Upaya Hukum Lain Pascaputusan MK

Ia pun menyebut putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan.

Usai MK, Tak Ada Lagi Upaya Konstitusional Terkait Pilpres 2019

Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi setelag MK membacakan amar putusannya.

Rekonsiliasi Elite Pasca-Pilpres, Fahri Hamzah: Ya Harus Dong

Ia juga berpesan kepada pihak yang menang di MK agar tidak terlalu gembira, begitu juga yang kalah untuk tidak larut dalam kesedihan.    

Pascaputusan MK, KPU: Mari Awasi Janji Kampanye Paslon Terpilih

Arief menyampaikan rasa syukurnya karena proses seluruh tahapan pilpres 2019 sudah usai.

Prabowo Mau Cari Celah Hukum Lain, KPU: Putusan MK Final

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menuturkan tidak ada opsi hukum lain setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilpres

Rekonsiliasi Jangan Diartikan Bagi-Bagi Kursi

Titi Anggraini, menegaskan pentingnya upaya rekonsiliasi oleh elit politik pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah pembelahan bangsa.

Jubir MK: Upaya Hukum Berhenti di MK

Ketika sudah dibacakan maka putusan MK memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Sidang MK Selesai, BW Belum Aktif sebagai TGUPP

Berakhirnya sidang MK dengan agenda pembacaan putusan kemarin adalah tepat dengan berakhirnya masa berlaku cuti BW.

MK Satu-Satunya Upaya Hukum Terakhir Prabowo-Sandi

Prabowo-Sandi wajib menghormati dan mematuhi bunyi putusan MK yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang mereka ajukan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia