Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta semua pihak mau menjadi negarawan dengan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.
"Memang benar putusan itu tidak dapat memuaskan semua orang. Namun kalau mau jadi negarawan, ya harus mengedepankan cinta tanah air dan merajut kembali jalinan kebangsaan. Game is over. Setelah putusan MK, semuanya sudah selesai sehingga tidak perlu memperpanjang lagi dan mencari-cari. Sudah selesai," tegas Syafii di Yogyakarta, Jumat (28/6).
Dia mengatakan, pemilu presiden dan wapres (pilpres) telah membuat bangsa Indonesia lelah karena masa kampanye yang cukup panjang. Bahkan, jelasnya pula dalam pelaksanaan pemilu diwarnai dengan meninggalnya ratusan petugas. "Apa pun penyebabnya, memang pemilu ini berat," ujarnya.
Baca juga: Syafii Maarif Nilai Jokowi tidak Mesti Tampung Kubu Prabowo-Sandi
Ke depan, Buya Syafii berharap ada perbaikan undang undang yang mengatur tentang kampanye maupun pelaksanaan pemilu agar menjadi lebih baik. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved