Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KALANGAN generasi milineal menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan capres- cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas gugatan hasil Pilpres 2019 oleh capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah dilaksanakan secara benar sesuai kaidah hukum yang berlaku dalam persidangan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menerima secara demokratis.
"Saya salut pada hakim MK yang telah bekerja keras melakukan persidangan hingga kurang tidur. Saya harap masyarakat kita dapat menerima keputusan MK dengan lapang dada dan demokratis. Apalagi hal ini disaksikan para pemimpin dunia, " kata siswi SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan, Banten Siti Halimah bersama rekannya Reyna Anwar menjawab Media Indonesia di sekolah Kharisma Bangsa, Sabtu (29/6).
Baca juga: Pelajar Indonesia Sabet Emas Olimpiade Internasional di Amerika
Siswi berprestasi ini baru saja memenangkan olimpiade internasional menulis kreatif puisi di Amerika Serikat. Perempuan yang bercita cita menjadi diplomat ini berharap tidak ada lagi kubu-kubuan dan kegaduhan.
"Jadi tidak ada kubu 01 atau kubu 02., tidak ada lagi aksi kegaduhan. Kita terima pak Jokowi melanjutkan pemerintah untuk pembangunan bangsa kita," tegas Siti. (OL-6)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved