Berita Terbaru Ruu Perampasan Aset Hari Ini

Bahas RUU Perampasan Aset, DPR Soroti Perlindungan Sopir dan ART yang Dicatut

ANGGOT Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends memberikan catatan dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Perlindungan hukum RUU Perampasan Aset

Legislator Usul Pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset

Rikwanto menjelaskan tantangan pengelolaan aset ke depan akan semakin kompleks. 

Anggota DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak Prinsip Konstitusi

Menurut Soedeson, pemaksaan mekanisme perampasan tanpa proses hukum pidana berisiko melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Legislator: Perampasan Aset Harus Konstitusional, tidak Boleh Atas Dasar Kecurigaan

Rikwanto menekankan bahwa setiap upaya perampasan aset wajib memiliki keterkaitan hukum yang jelas dengan tindak pidana asal (predicate crime).

Komisi III Tekankan Batas Waktu dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin menekankan perlunya aturan soal batasan waktu (tempus delicti) dalam RUU Perampasan Aset

Pakar Hukum Tata Negara Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Tabrak HAM dan Asas Pidana

Rullyandi menegaskan prinsip nulla poena sine culpa atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. 

DPR: Perampasan Aset tanpa Vonis Berisiko Abuse of Power

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih membutuhkan banyak masukan

Bahas RUU Perampasan Aset, Legislator Golkar Ingatkan Potensi 'Abuse of Power'

Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.

Sahroni Ingatkan RUU Perampasan Aset jangan Jadi Celah 'Hanky-Panky' Penegak Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ingatkan RUU Perampasan Aset jangan jadi celah 'hanky-panky' atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.

Pukat UGM Usul Bentuk Lembaga Khusus Kelola Rampasan Aset di Bawah Presiden

KETUA Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap RUU Perampasan Aset.

Pakar Soroti Bahaya Salah Tafsir 'Aset tak Sesuai Profil' di RUU Perampasan Aset

KOMISI III DPR RI mendapat masukan dari pakar hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, khususnya soal mekanisme penanganan harta yang tidak seimbang dengan profil pemilik.

Perampasan Aset Harus Jaga Prinsip Fair Trial dan Putusan Pengadilan

PAKAR hukum menegaskan bahwa prinsip fair trial harus menjadi fondasi utama dalam RUU Perampasan Aset agar tidak melanggar hak hukum warga negara.

Pakar Usul Batasan Jelas Aset yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset

PAKAR hukum pidana menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan terkait jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset guna menjamin kepastian hukum.

Pakar Soroti Konsep NCB dalam RUU Perampasan Aset, Ingatkan Risiko dan Batasan

PAKAR hukum pidana menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB) dalam RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset Digenjot, Komisi III Serap Masukan Para Pakar Hukum

DPR RI terus melakukan pembahasan terhadap RUU Perampasan Aset untuk segera ditetapkan sebagai UU.

DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Rampas Hak Asasi Manusia

Ia menekankan bahwa prinsip pembalikan beban pembuktian tidak boleh menabrak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Pakar: Mekanisme Pembuktian Terbalik RUU Perampasan Aset Wajib Miliki Bukti Awal yang Kuat

Maradona memberikan catatan agar ada alasan yang ketat kapan penegak hukum boleh masuk ke ranah perampasan aset.

Komisi II DPR RI: RUU Perampasan Aset Instrumen Kontrol Aparat

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Benny K. Harman menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh disalahartikan sebagai alat bagi aparat penegak hukum untuk menyita aset secara sewenang-wenang

Gak Perlu Takut RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sepanjang tak Kriminal, No Problem

Kekhawatiran muncul karena adanya persepsi bahwa seseorang yang memiliki profil kekayaan tidak lazim akan langsung kehilangan asetnya.

RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas, Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur secara tegas mekanisme pengelolaan aset sitaan selama proses peradilan berlangsung.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia