Politik Dan Hukum

Perppu Jadi Opsi Konstitusional Presiden Prabowo Subsidi Biaya Haji Rp1,77 Triliun

PAKAR Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil kebijakan hukum untuk mengatasi lonjakan biaya haji 2026.

JK Jelaskan Ceramah Viral soal Maluku-Poso

JK menjelaskan ceramah soal Maluku dan Poso di UGM yang viral dan menegaskan tidak ada niat menista agama, melainkan membahas perdamaian.

Bareskrim Ungkap Aliran Rp124 Miliar di Kasus TPPU Sindikat Narkoba The Doctor

Bareskrim Polri mengungkap perputaran dana Rp124 miliar dalam kasus TPPU jaringan narkoba ‘The Doctor’ dengan ribuan transaksi.

Pigai: Laporan terhadap Feri Amsari tak Perlu, Kritik bukan Tindak Pidana

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa laporan terhadap akademisi Feri Amsari tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

Narkoba Dikemas dalam Cartridge Vape, Terungkap dari Laporan Ojol

Laporan pengemudi ojol mengungkap peredaran narkoba dalam vape. Polisi menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

Lestari Moerdijat: Pengamalan Nilai Kebangsaan Wujudkan Harmoni Kehidupan Bernegara

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya pengamalan Empat Pilar Kebangsaan untuk menjaga kelestarian alam dan harmoni kehidupan bernegara.

Politisi PDIP: Harus Ada Tekanan Publik untuk Reformasi Peradilan Militer

ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti perlunya penyesuaian aturan peradilan militer dalam RUU TNI.

Dihadiri Prabowo, Retret Ketua DPRD Nasional Disebut untuk Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Akmil Magelang untuk memberikan pengarahan pada 478 Ketua DPRD se-Indonesia dalam retret nasional KPPD Lemhannas.

Ini Alasan Prabowo Temui Langsung 503 Ketua DPRD di Akmil Magelang

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan hadir langsung di Akmil Magelang untuk memberi arahan kepada 503 Ketua DPRD se-Indonesia dalam agenda KPPD Lemhannas.

Presiden Prabowo Sebut 503 Ketua DPRD sebagai Patriot Cinta Tanah Air

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada 503 Ketua DPRD se-Indonesia di Akmil Magelang, menekankan peran pimpinan daerah sebagai patriot bangsa.

YLBHI Didesak Beri Advokasi Hukum secara Adil dan Merata kepada Masyarakat

Aksi di depan kantor YLBHI tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.

Menggugat Algoritma, Pakar Serukan Hukum tak Tunduk pada Netralitas Teknologi

Prof Harris menegaskan pentingnya melampaui dogma hukum klasik dan mendorong algoritma dapat digugat secara hukum demi keadilan korban

Prabowo Beri Arahan Ratusan Ketua DPRD di Akmil Magelang

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada 478 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti retret nasional di ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4) pagi.

Motif Dendam Pribadi pada Kasus Andrie Yunus tidak Masuk Akal

Pernyataan Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya mengenai adanya motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sangat janggal.

Jimly Asshiddiqie Luncurkan Buku 'Etika yang Melembaga', Usul Pembentukan Mahkamah Etik Nasional

Jimly Asshiddiqie meluncurkan buku 'Etika yang Melembaga' dan mengusulkan pembentukan Mahkamah Etik Nasional untuk menata peradilan etik di Indonesia.

Kontestasi Hipmi Diserukan Berbasis Persaudaraan

Bakal calon Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ade Jona Prasetyo, menegaskan komitmennya untuk menjalani proses kontestasi dengan penuh kegembiraan

Surat Andrie Yunus untuk Presiden Prabowo: Desak TGPF dan Peradilan Umum

Andrie Yunus (KontraS) kirim surat ke Presiden Prabowo, tolak pengadilan militer kasus penyiraman air keras dan minta pembentukan TGPF segera.

Geledah Kantor Setda, KPK Sita Uang Rp95 Juta Terkait Kasus Tulungagung

KPK menyita Rp95 juta dan dokumen saat menggeledah Kantor Setda Tulungagung terkait kasus pemerasan pejabat daerah.

Cegah Politik Uang, KPK Usulkan 5 Poin Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu

KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik

Bupati Nonaktif Tulungagung Ancam Pecat Pejabat Pakai 'Surat Sakti' jika tak Setor Uang

KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia