YLBHI Didesak Beri Advokasi Hukum secara Adil dan Merata kepada Masyarakat

Aksi yang digelar Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat (Jagara) di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jumat (17/4), tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.

Ketua Umum Jagara, Kahpril Gibran, menegaskan kehadiran mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah lembaga bantuan hukum yang selama ini dikenal sebagai pembela masyarakat kecil.

“Kami datang kesini untuk mengingatkan YLBHI yang memiliki posisi penting dalam menjaga keadilan. Karena itu, independensi harus dijaga, jangan sampai tercoreng oleh kepentingan kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Baca juga : Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer, Koalisi: Ancaman Impunitas Menguat

Ia menyoroti adanya persepsi di masyarakat bahwa advokasi hukum belum sepenuhnya berjalan merata. Menurutnya, muncul kesan bahwa penanganan kasus lebih banyak terfokus pada perkara yang mendapat sorotan publik, sementara kasus lain yang tidak menjadi perhatian justru terabaikan.

“Rasa keadilan masyarakat itu sederhana, semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Ketika ada kesan tebang pilih, kepercayaan publik bisa terkikis,” katanya.

Selain itu, Jagara juga menekankan pentingnya transparansi pendanaan sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga. Gibran menilai keterbukaan justru menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik.

Baca juga : YLBHI Minta Pengusutan Kasus Andrie Yunus tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan

“Transparansi YLBHI itu justru memperkuat kepercayaan masyarakat. Publik berhak tahu, agar tidak muncul prasangka yang bisa merusak kredibilitas lembaga bantuan hukum itu sendiri,” jelasnya.

Dalam aksinya, Jagara turut mendorong agar pendekatan advokasi lebih menitikberatkan pada edukasi hukum yang menyejukkan dan menyatukan masyarakat.

“Advokasi seharusnya menjadi ruang mencerdaskan masyarakat. Ketika masyarakat paham hukum, mereka tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah dipecah belah,” tegas Gibran.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran nyata lembaga bantuan hukum di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang masih minim akses terhadap keadilan.

“Masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum secara langsung. Di situlah kehadiran YLBHI sangat dinantikan, bukan hanya kawal kasus-kasus besar saja,” ujarnya.

Jagara berharap aksi tersebut dapat menjadi momentum refleksi bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum melalui integritas, keterbukaan, dan keberpihakan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (E-3)