Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Hasanuddin Makassar akan menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang diorganisir oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
FGD ini bertujuan untuk membahas topik "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara" dengan fokus utama pada upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan etika yang dihadapi pejabat publik.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang diadakan di berbagai wilayah untuk menangani isu-isu etika dan moralitas dalam pemerintahan.
Dalam FGD kali ini, akan hadir berbagai narasumber, termasuk pakar hukum, politik, hak asasi manusia, pegiat anti-korupsi, akademisi, dan aktivis. Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan dokumentasi yang akan diterbitkan dalam bentuk buku bunga rampai.
Baca juga : Alumni Unpar Serukan Keadilan untuk Kenny
Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik.
Menghadapi sejumlah kasus pelanggaran etika seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini dianggap penting untuk mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
Sebagai langkah konkret, BPIP menekankan pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang sejalan dengan prinsip etika Kantian, di mana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan tinggi.
Dengan agenda ini, BPIP bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali diperkuat dan diterapkan dalam semua aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
“Melalui FGD ini, diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,” harap BPIP. (Z-8).
Febrie menjelaskan, pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi untuk menjerat pihak penyelenggara negara dalam kasus ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
KPK menyambut baik pengesahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi baru ini dianggap menghapus polemik soal status pejabat BUMN
KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.
status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara.
Aksi di depan kantor YLBHI tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.
Bantuan hukum cuma-cuma alias gratis melalui program probono bagi masyakat tidak mampu terus diselenggarakan.
PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Para alumni Fakultas Hukum Unpar menuntut agar proses hukum terhadap Kenny Wisha Sonda, berjalan transparan dan adil
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved