Berita Terbaru YLBHI Hari Ini

Kasus Andrie Yunus Buka Persoalan Lama

Menurut Fadhil, berbagai upaya hukum telah dilakukan jauh sebelum kasus ini mencuat, termasuk pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Kegagalan Pengungkapan Kasus Andrie Yunus Tanggung Jawab Presiden

YLBHI menilai kegagalan pengungkapan kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus merupakan tanggung jawab Presiden, aparat penegak hukum, dan institusi keamanan negara.

YLBHI Desak Polisi Hentikan Laporan Feri Amsari: Kriminalisasi Ancam Kebebasan Akademik

Isnur menegaskan, pelaporan terhadap akademisi tidak boleh dilihat sebagai serangan personal semata, melainkan sebagai ancaman serius.

YLBHI Didesak Beri Advokasi Hukum secara Adil dan Merata kepada Masyarakat

Aksi di depan kantor YLBHI tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mencerminkan kegelisahan publik terkait rasa keadilan hukum yang dinilai belum merata.

Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer, Koalisi: Ancaman Impunitas Menguat

TIM Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menolak rencana pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke pengadilan militer.

YLBHI Minta Pengusutan Kasus Andrie Yunus tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan

YLBHI mengkritik pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI, menilai aktor intelektual dan jaringan pelaku belum terungkap secara menyeluruh.

YLBHI Desak Polri Bongkar Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Pengungkapan kasus ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menyebut peristiwa yang menimpa Andrie Yunus sebagai bentuk terorisme.

YLBHI Soroti Beda Data Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus yang Diungkap Polri dan TNI

Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyoroti adanya perbedaan data terduga pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diungkap oleh kepolisian dan TNI.

YLBHI Desak Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menegaskan terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus disidang di peradilan umum

Pasal Pembunuhan Berencana Dinilai Tepat Digunakan untuk Menjerat Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Ia menjelaskan secara sederhana, serangan menggunakan air keras dengan jumlah pelaku sebanyak empat orang, yang memiliki pembagian tugas.

Delpedro Marhaen dkk Divonis tak Bersalah, YLBHI : Pulihkan Nama Baik Aktivis

Ketua YLBHI menyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bebas terhadap empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen dkk

Prabowo akan Pidato di BoP, Indonesia Tekankan Solusi Dua Negara

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.

KPF Ungkap Massa Suruhan di Balik Penjarahan Rumah Anggota DPR dan Sri Mulyani saat Kerusuhan Agustus 2025

Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.

Akun Provokatif TikTok dan YouTube Diduga Ekskalasi Kerusuhan Agustus 2025, YLBHI Soroti Ketidakjelasan Penanganan

Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, YLBHI: Kritik Itu ke Jabatan, bukan Individu

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, melayangkan kritik terhadap masuknya kembali pasal penghinaan Presiden. 

Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

masyarakat sipil menilai pelemparan bom molotov ke rumah influencer DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi

YLBHI: KUHAP Baru Menggembosi Agenda Reformasi Kepolisian

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. 

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

KUHAP Baru Dianggap Lemahkan Pemberantasan Narkoba, Kejahatan Bea Cukai, HAM hingga Kehutanan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membahayakan penegakan hukum dan melemahkan kewenangan penyidik di berbagai sektor, terutama pemberantasan narkotika. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia