Prabowo akan Pidato di BoP, Indonesia Tekankan Solusi Dua Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto dipastikan akan melakukan pidato di rapat perdana Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, Kamis (19/2) waktu setempat. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

Sugiono mengatakan, di momen tersebut, Prabowo akan menunjukkan komitmen Indonesia terkait solusi dua negara serta kepatuhan terhadap hukum internasional dalam forum tersebut.

Menurut Sugiono, Indonesia telah menyiapkan sejumlah poin penting untuk disampaikan dalam rapat perdana BoP yang berlangsung malam hari waktu Jakarta.Salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia adalah komitmen Israel terhadap proses perdamaian, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara.

Konsep solusi dua negara merujuk pada upaya mewujudkan Israel dan Palestina sebagai dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai.

Baca juga : Wapres Gibran Lepas Keberangkatan Presiden Prabowo ke Washington D.C.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Amerika Serikat akan membawa misi utama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 

Meski berada di tengah pengaruh kuat Amerika Serikat sebagai sekutu erat Israel, Puan meyakini Indonesia akan konsisten dengan garis politik luar negeri bebas aktif. Ia menyatakan bahwa posisi Indonesia terhadap konflik di Gaza sudah sangat jelas dan tidak akan goyah oleh tekanan diplomasi mana pun.

"Yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden besok itu untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam memperjuangkan Palestina," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menanggapi kekhawatiran mengenai tantangan diplomasi Indonesia di forum tersebut, Puan menekankan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terkait isu kemanusiaan dan kedaulatan Palestina. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk keanggotaan di Dewan Perdamaian adalah sarana untuk memperkuat suara kemerdekaan Palestina. 

"Kan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif. Namun, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka," kata Puan.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut dinilai sebagai langkah mundur bagi diplomasi kemanusiaan dan penegakan hukum internasional.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyatakan bahwa keberangkatan Prabowo ke Washington DC pada Rabu (18/2) untuk membahas penggalangan dana rekonstruksi Jalur Gaza bersama 20 anggota BOP lainnya, mereduksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh AS dan Israel.

YLBHI pun menyoroti wacana pengiriman ribuan personel TNI untuk membantu AS dan Israel melakukan demiliterisasi terhadap Hamas.

“Memberikan preseden buruk terhadap hak Palestina sebagai sebuah negara,” tukas Isnur. (H-3)