Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengkritik keras langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Menurut Isnur, pelimpahan tersebut terlalu dini dan berpotensi menghentikan pengungkapan kasus pada level pelaku lapangan saja. Ia menegaskan, hingga kini aktor intelektual dan pihak yang mendanai aksi tersebut belum tersentuh.
“Ini mengecewakan. Siapa yang menyuruh, siapa yang mendanai, bagaimana pola operasinya, semua itu belum terungkap,” ujar Isnur di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/3).
Ia juga menyoroti jumlah pelaku yang dinilai tidak sesuai dengan temuan masyarakat sipil. Puspom TNI menetapkan empat orang sebagai pelaku, namun YLBHI meyakini jumlahnya lebih banyak.
“Kami khawatir pelimpahan ini justru melokalisir kasus hanya pada empat orang. Padahal indikasinya pelaku lebih dari itu, dan rantai komando ke atas belum dibongkar,” tegasnya.
Isnur pun mendesak Komisi III DPR RI untuk mengawasi penanganan perkara tersebut agar tidak berhenti di tengah jalan. Ia meminta kepolisian tetap bertanggung jawab mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh sebelum sepenuhnya menyerahkan penanganan.
“Harus dibuka terang benderang sampai aktor intelektualnya. Tidak boleh berhenti di empat orang,” katanya.
Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan ke Puspom TNI setelah melalui proses penyelidikan dan ditemukan sejumlah fakta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
FAKTA baru terungkap dalam sidang perdana kasus penyiraman cairan kimia terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).
KETUA Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto meminta Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk mengupayakan kehadiran Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus di persidangan.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) ajukan praperadilan ke PN Jaksel terkait mandeknya penyidikan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Seorang pria di Rawa Buaya, Cengkareng, menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan di TKP.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
TIM Advokasi untuk Demokrasi mengkritik permintaan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang meminta korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, dihadirkan di sidang militer
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Para terdakwa telah menerima dakwaan yang dibacakan dan memilih untuk tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.
Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved