Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Indramayu akan mengujicobakan work from home (WFH) mulai bulan ini.
Wamendagri Bima Arya menegaskan kebijakan WFH ASN satu hari sepekan wajib seragam di hari Jumat. Simak respons Kemendagri terkait penolakan WFH oleh Gubernur Kalsel.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, resmi menandatangani Surat Edaran Nomor 3/SE/2026 terkait penerapan kebijakan WFH setiap Jumat,
MESKIPUN berbeda dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan WFH (Work From Home) tiap Jumat, WFH Pemprov Jatim pada Rabu tetap mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
DALAM mendukung kebijakan pemerintah Pusat terkait efisiensi energi, Pemerintah Kota Tangerang resmi menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April. Sebanyak 31 ribu dari total 33 ribu pegawai akan menjalankan kebijakan tersebut.
Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh menjadi celah turunnya disiplin kerja.
Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh menjadi celah turunnya disiplin kerja.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang saat ini diterapkan pemerintah tidak berlaku bagi sektor pendidikan, khususnya kegiatan di sekolah.
Pemkot Depok, Jawa Barat, mengikuti kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok setiap hari Jumat.
Peluncuran delapan butir transformasi budaya kerja nasional dinilai menjadi langkah awal pemerintah yang tepat dalam merespons tekanan global akibat konflik TImur Tengah.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mulai menerapkan kebijakan penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme Work From Home (WFH).
PERUBAHAN pola kerja global semakin nyata, didorong dengan ekspektasi karyawan yang terus berkembang lintas generasi.
Skema kerja WFH hanya diperuntukkan bagi ASN yang tugasnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian.
Masyarakat tidak perlu khawatir terkait pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perusahaan swasta memiliki fleksibilitas dalam menentukan hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengikuti perintah pemerintah soal work from home (WFH) tiap Jumat. KPK berjanji pelayanan publik tidak akan terganggu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved