Beda Hari dengan Pusat, WFH Hari Rabu Pemprov Jatim Tetap Direstui DPRD

MESKIPUN berbeda dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan WFH (Work From Home) tiap Jumat, WFH Pemprov Jatim pada Rabu tetap mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur. 

"Apapun harinya tidak masalah yang penting program dan pelayanan publik jalan. Kami sangat mendukung WFH yang diterapkan di Pemprov Jatim,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah di Surabaya, Senin (6/4). 

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan pada masyarakat. Tentu kami sangat mengharapkan WFH. Ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang ada di masyarakat. 

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

Dedi, menyadari situasi ini tidak bisa dihindarkan sebagai langkah antisipasi terkait perang di Timur Tengah. 

"Tentu ini upaya pemerintah dalam rangka menyikapi eskalasi ekonomi global, pengurangan mobilitas ini harapannya kan dapat menghemat energi. Saya rasa Ini strategi positif yang dilakukan pemerintah. Kita harus siap dan mendukung kebijakan ini,” tegasnya. 

Anggota Komisi A Ubaidillah mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai langkah yang layak didukung sebagai antisipasi dampak perang AS -Israel dengan Iran yang harus diakui akan berdampak secara ekonomi di Indonesia salah satunya untuk penggunaan BBM. Maka langkah WFH ini sebagai pilihan paling ideal untuk upaya penghematan energi. 

Baca juga : Pemkot Tangerang Resmi Berlakukan WFH, Pegawai yang Melanggar akan Disanksi

"Kebijakan ini saya rasa perlu dilakukan," kata Ubaid politisi asal fraksi PKB DPRD Jatim.

Ubaid memandang, Pemprov perlu memilah posisi apa yang bisa diberlakukan WFH dan mana yang tidak mungkin diberlakukan menggunakan pola kerja dari rumah. Contohnya untuk yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, Ubaid berharap agar tidak perlu dilakukan WFH.

"Mungkin bisa dipilah-pilah seperti itu. Artinya, Pemprov memang harus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hemat energi yang hari ini digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," katanya. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, menyatakan penerapan WFH/WFA tersebut jelas akan menguntungkan ASN, termasuk ASN di Jatim. Apalagi ini diterapkan usai lebaran. Namun pihaknya kata Blegur memahami kebijakan ini. Pasalnya kebijakan ini diyakini bertujuan untuk efisiensi anggaran. Namun tetap akan menjaga produktivitas kerja ASN meskipun tidak berada di kantor.

“Tapi kita tetap meminta agar ini tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Kebijakan ini harus bisa mendukung optimalisasi pelayanan publik yang bersifat esensial,” tegasnya.(FL/E-4)