Pakar UGM: WFH Bisa Efektif Jika Budaya Kerja Sudah Terbentuk

KEBIJAKAN bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk para aparatur sipil negara bisa saja efektif dilaksanakan. Pakar UGM pun menyebutkan faktor-faktor yang bisa mendukung WFH agar efektif dilakukan.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM Agustinus Subarsono mengungkapkan, keberhasilan WFH dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang stabil, sehingga dapat terlaksana budaya kerja disiplin secara mandiri. “Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah,” ungkap dia, Jumat (10/4). 

Subarsono menjelaskan, WFH akan efektif dijalankan pemerintah apabila standarisasi layanan berbasis output atau waktu dan adanya sistem monitoring terukur, seperti times sheet atau catatan waktu kerja dan rapat singkat harian maupun mingguan secara online. 

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

Jika dilihat dari sisi ekonomi, WFH secara teoritis memang bisa mengurangi biaya operasional kantor ataupun instansi pemerintah. Namun, perhitungan biaya yang dapat dihemat dari pengurangan ongkos listrik juga harus bisa dikalkulasikan secara jelas. 

“Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?” ucapnya.

WFH, lanjut dia, memang dapat mengurangi biaya transport karyawan karena dapat bekerja secara fleksibel dan cukup signifikan mengurangi kebutuhan energi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Namun, untuk kota-kota kecil, terutama di daerah 3T, tingkat signifikansi pengurangan energi perlu dipertanyakan.

Baca juga : Kebijakan WFH ASN Berlaku, Penumpang KRL Jabodetabek Menurun

Faktor Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap efektivitas WFH, misalnya trust-based leadership atau kepemimpinan yang berbasis kepercayaan. "Namun, apakah ASN mau dan mampu melakukan bekerja secara mandiri?" ungkap dia.

Kemungkinan penyalahgunaan WFH satu hari di Jumat untuk liburan long weekend bisa terjadi karena harinya bersambung dengan libur Sabtu dan Minggu. Namun, hal ini kemungkinan besar terjadi pada ASN golongan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah stabil dan menjadikan liburan sebagai sebuah kebutuhan. 

Sebaliknya, ASN dengan golongan ekonomi bawah sangat tipis kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena alasan ekonomi. “ASN dengan kelas ekonomi menengah berpotensi menggunakan WFH untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.” ungkap dia. 

Subarsono menyebut setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan WFH setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan. Pertama, secara kuantitas, apakah target atau output yang ditetapkan bisa tercapai. Kedua, apakah pencapaian target tersebut sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau justru terlambat.

Ketiga, terkait kualitas kerja. Keempat adalah tingkat partisipasi dalam kegiatan digital. 

“Ada indikator yang menentukan suatu kebijakan itu efektif atau tidak. Indikator-indikator evaluasi kebijakan WFH yang bisa dilakukan pemerintah antara lain capaian target secara kuantitas, ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, serta tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring,” terang dia.

Subarsono menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara WFH. Menurutnya, beberapa jenis pekerjaan masih memerlukan kehadiran fisik  ASN sebagai pemberi layanan publik, seperti layanan SIM, KTP, sertifikat tanah, maupun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 

Dalam ranah akademik, Subarsono justru mendukung proses pembelajaran dilakukan secara offline atau luring. 

“Saya cenderung mendorong menggunakan luring karena guru dan dosen memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berimprovisasi dalam menjelaskan berbagai pengetahuan dan fenomena. Pembelajaran luring juga dimaksudkan tidak terjadi learning loss, yakni penurunan pengetahuan dan keterampilan siswa akibat gangguan dalam proses pembelajaran.” ujarnya.

Ia pun menyarankan untuk menggunakan indikator yang dapat mengukur efektivitas WFH. Indikator pekerjaan berbasis output harian, laporan mingguan, dan adanya mekanisme reward and punishment akan memudahkan pengukuran berhasil atau tidaknya kebijakan WFH.

"Saya sarankan  gunakan indikator pekerjaan berbasis output harian dan laporan mingguan dan adanya mekanisme reward dan punishment yang jelas. Dalam waktu 2 bulan selama online, pemerintah perlu evaluasi melalui survei, apakah tingkat kepuasan publik menurun, tetap atau malah meningkat.” tutup dia. (AT/E-4)