Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI dalam situasi penerapan Work From Home (WFH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tetap memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat.
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, tetap berjalan normal selama Work From Home (WFH) melalui penerapan sistem piket, Mall Pelayanan Publik Madukara dan mengerahkan 2 Kendaraan Operasional.
"Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, meskipun sebagian OPD menjalankan sistem kerja dari rumah selama periode awal hingga akhir cuti bersama dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah."kata Sekdis Disdukcapil Kabupaten Purwakarta,Wawan Supriatna,Kamis (2/4).
Wawan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Seluruh layanan tetap dibuka dengan penyesuaian sistem kerja yang telah diatur agar tetap optimal.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan secara tertib serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna menjaga kelancaran pelayanan.
“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun dalam kondisi penyesuaian pola kerja,” ungkap Wawan.
Dikatakan Wawan, masyarakat tetap bisa mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan kependudukan setiap hari," kami memberikan layanan setiap hari. Hari Senin - Kamis mulai jam 08.00 hingga 15.00 sedangkan Hari Jumat mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dan Sabtu dan Minggu pukul. 08.00 hingga pukul 12.00 pelayanan dilakukan di Mall Pelayanan Publik Madukara," jelas Wawan. (H-2)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved