Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang saat ini diterapkan pemerintah tidak berlaku bagi sektor pendidikan, khususnya kegiatan di sekolah.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, usai menghadiri halalbihalal di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026). Ia menjelaskan, proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada perubahan kebijakan menjadi pembelajaran jarak jauh.
“Work from home itu tidak berlaku untuk sekolah. Jadi sekolah tetap masuk sebagaimana biasa. Karena sekolahnya masuk, guru-gurunya juga tetap masuk,” ujar Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menuturkan kebijakan WFH yang saat ini diberlakukan pemerintah lebih ditujukan bagi instansi perkantoran, bukan lembaga pendidikan. Bahkan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, penerapan WFH hanya berlaku pada waktu tertentu, seperti hari Jumat.
“Kebijakan WFH bukan disebabkan oleh kondisi krisis ekonomi, melainkan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pola hidup hemat dan efisiensi penggunaan energi. Secara ekonomi kita masih sangat baik dan tumbuh. Jadi WFH ini bukan karena krisis, tetapi untuk membudayakan hidup hemat dan menggunakan sumber energi secara bijak sesuai arahan Presiden,” tegasnya.
Abdul Mu’ti juga menekankan perbedaan antara konsep work from home dan work from anywhere. Dalam WFH, pegawai tetap bekerja dari rumah dan harus siap dipanggil sewaktu-waktu ke kantor, sementara work from anywhere memungkinkan pegawai bekerja dari lokasi mana pun tanpa batasan.
“Kalau work from home, pegawai tetap berada di rumahnya dan tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Ada mekanisme pelaporan dan tanggung jawab yang harus dijalankan,” jelas Abdul Mu’ti.
Terkait sektor pendidikan, Abdul Mu’ti kembali menegaskan bahwa tidak ada perubahan skema pembelajaran. Siswa dan tenaga pendidik tetap menjalankan aktivitas di sekolah seperti biasa.
“Kalau sekolah tetap masuk, tidak ada WFH untuk guru maupun siswa,” paparnya.
Selain itu, Abdul Mu’ti juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan mengikuti jadwal sekolah. Program tersebut hanya akan dilaksanakan pada hari aktif pembelajaran.
“Kalau sekolah libur, MBG tidak dibagikan. Tapi kalau sekolah masuk, ya tetap berjalan,” pungkasnya. (JI/I-1)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved