Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengikuti perintah pemerintah soal work from home (WFH) tiap Jumat. KPK berjanji pelayanan publik tidak akan terganggu.
“Tentu dalam penerapannya nanti KPK mengacu kepada poin-poin kebijakan pemerintah tersebut untuk melakukan penghematan energi kemudian menjaga kualitas pelayanan publik,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 1 April 2026.
Budi mengatakan, KPK bakal menggunakan teknologi yang dimiliki untuk menyesuaikan pelayanan publik saat pelaksanaan WFH. Pengaduan masyarkaat termasuk pengecekan dan penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dipastikan bisa menggunakan sistem daring.
“Publik masih bisa mengakses misalnya soal pengaduan masyarakat, soal layanan LHKPN, call center, informasi publik dan berbagai saluran layanan publik lainnya,” ujar Budi.
Budi mengatakan, KPK sudah menyiapkan banyak skema pelayanan publik dengan sistem daring. Sehingga, skema WFH tidak bakal membuat pegawai KPK keteteran menyiapkan sistem baru.
“Karena KPK juga sudah banyak melakukan pengembangan transformasi layanan publik ke digital, sehingga kami juga dalam menyampaikan informasi sudah banyak melakukan atau menggunakan kanal-kanal digital,” tutur Budi. (H-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Disdukcapil Kota Sorong tetap melayani publik di tengah kebijakan di tengah kebijakan Work From Home (WFH) yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat.
Telkomsel menghadirkan berbagai promo layanan internet untuk mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Perkuliahan yang tidak membutuhkan skill langsung atau praktikum dan bekerja lapangan dapat melakukan WFH.
DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved