Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai tindak lanjut kebijakan penghematan energi dari pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pihaknya akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah, namun masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait mekanisme pelaksanaannya.
“WFH kita menunggu perintah dari Bapak Menteri dan yang pasti Bapak Menteri (Imipas) akan mendapatkan perintah dari atasan yang mana kita menunggu untuk pelaksanaannya,” ujar Mashudi di Jakarta, Selasa (31/3).
Mashudi menjelaskan, skema WFH yang disiapkan akan menggunakan sistem pembagian kerja dengan rasio 50:50, di mana separuh pegawai bekerja dari rumah dan sisanya tetap bekerja dari kantor.
“WFH nantinya kita bagi pegawainya menjadi dua, separuh WFH untuk bekerja,” katanya.
Kendati demikian, Ditjenpas memastikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) tetap berjalan optimal. Pengaturan khusus akan dilakukan tanpa mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.
“Baik untuk lapas dan rutan secara khusus akan kita atur sedemikian rupa nantinya karena di situ memberikan pelayanan dengan memberikan pembimbingan. Salah satunya nanti kita tentukan bagaimana SOP di dalam lapas dan rutan,” ucapnya.
Ia menambahkan, penerapan WFH di lapas dan rutan akan dilakukan secara bergantian agar operasional tetap berjalan.
“Memang ada WFH di rutan dan lapas itu kan berkurang pegawainya, yang pasti tidak kita kurangi secara penuh. Yang pasti ada sebagian satu dua bergantian nanti yang mana kita atur, kecuali yang ada di Jalan Veteran,” jelasnya.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, Mashudi menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai yang menjalankan WFH agar tetap siap bekerja sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Yang pasti WFH kan bekerja di rumah, sewaktu-waktu kita butuhkan dia bisa untuk bekerja. Saya yakin pegawai kami di Jalan Veteran ini pasti akan di rumah, karena itu salah satu perintah dari pemerintahan, tidak akan dia melanggar itu,” tuturnya. (H-3)
Disdukcapil Kota Sorong tetap melayani publik di tengah kebijakan di tengah kebijakan Work From Home (WFH) yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat.
Telkomsel menghadirkan berbagai promo layanan internet untuk mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Perkuliahan yang tidak membutuhkan skill langsung atau praktikum dan bekerja lapangan dapat melakukan WFH.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengikuti perintah pemerintah soal work from home (WFH) tiap Jumat. KPK berjanji pelayanan publik tidak akan terganggu.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved