31 Ribu Pegawai Pemprov Jateng Mulai WFH Setiap Jumat

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April. Sebanyak 31 ribu dari total 33 ribu pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK, akan menjalankan kebijakan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Raden Rara Utami Rahajeng, mengatakan kebijakan ini diterapkan sebagai upaya penghematan energi. “Mulai Jumat (10/4) besok ada 31 ribu dari 33 ribu pegawai di Pemprov Jawa Tengah akan melaksanakan WFH,” ujarnya, Senin (6/4).

Meski demikian, sejumlah pegawai di sektor tertentu tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Sektor tersebut meliputi layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, serta sektor energi seperti BBM, gas, dan listrik.

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

Utami menegaskan, pegawai yang menjalankan WFH tetap wajib memenuhi ketentuan kehadiran (presensi) sebagaimana biasa. “Bagi pegawai yang melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan WFH, BKD telah menyiapkan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem milik Dinas Kominfo dan Digital. “Ada sejumlah sektor yang tetap bekerja sebagaimana biasanya, terutama bidang pelayanan dan ekonomi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengakui penerapan WFH di lingkungan pemerintah daerah memiliki tantangan tersendiri. Hal ini terkait kompleksitas tugas yang mencakup berbagai sektor pelayanan publik.

“Jika kementerian atau lembaga hanya satu urusan, kita di Pemprov Jawa Tengah ini mengurus pekerjaan dari mulai bayi lahir hingga meninggal, sehingga harus dipersiapkan secara matang,” ujar Sumarno. (E-2)