Berita Terbaru Revisi Undang Undang Hari Ini

Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum

Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah Jokowi Menunda Empat RUU Dinilai Tepat

Aksi protes sejumlah elemen masyarakat terkait sejumlah RUU bermasalah justru dipicu ketidakjelasan sikap DPR

Alasan Jokowi Setuju Ubah UU KPK: Survei hingga Hambat Investasi

"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.

DPR Telah Mengakomodasi Keberatan Preisden Terkait RKUHP

Bamsoet menejelaskan setidaknya masih terdapat 14 pasal yang menuai pro dan kontra yang ada di dalam RKUHP.

Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok

Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP

Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut

Indriyanto berharap penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru.

Pakar Pidana Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Pasal 217-220 RKUHP mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

UU Komisi Antirasuah Singkirkan Praduga

KPK memastikan lima pemimpin yang ada saat ini tetap menjalankan tugas hingga ada pemberhentian oleh Presiden.

Menkumham: Sanksi Korupsi Lebih Berat di RUU RKUHP

Pasal 603 RUU RKUHP mengarahkan pelaku yang menjabat sebagai aparatur sipil negara lebih berat dengan ancaman pidana penjara paling ringan dua tahun.

Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan

Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan.

Aksi Demo Depan KPK, Massa Aksi Minta Pimpinan KPK Mundur

Aliansi Aktivis Milenial Indonesia melakukan aksi dikarenakan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief dinilai sudah menghina kepala negara.

Wadah Pegawai KPK Perlu Dibubarkan Karena Tidak Relevan

KPK saat ini adalah lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif. pegawainya berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga bentuk wadah pegawai tidak relevan.

Pemerhati Masalah Korupsi Didorong Masuk Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas membuka ruang lebih luas terutama bagi akademisi, pemerhati masalah korupsi untuk berpartisipasi masuk secara langsung dalam tubuh KPK.

Status Jadi ASN, Belum Tentu Kesejahteraan Pegawai KPK Menurun

Dengan berstatus ASN, maka pegawai KPK harus tunduk pada tata tertib birokrasi yang sudah dinormakan dalam UU ASN.

UU KPK sudah 17 Tahun Perlu Dibekali Hal yang Konstruktif

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK untuk menjadikan KPK sebagai lembaga yang humanis dan tegas.

Revisi UU KPK Tidak akan Membuat KPK Mati

Supardji mengatakan progresif atau tidaknya pemberantasan korupsi itu dilihat dari materi hukumnya.

DPR Menjadi Ancaman Kemerdekaan Pers

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun dalam RUU KUHP yang sedang dibahas pun ada sejumlah pasal yang akan mengurangi kebebasan pers.

Dorong Investasi, 74 Aturan Direvisi

PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi 74 aturan yang dinilai berpotensi menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

Pakar Tata Negara : KPK Tidak Butuhkan Dewan Pengawas

Sebenarnya KPK sudah diawasi oleh pengadilan karena proses perkara korupsi pada akhirnya diputus oleh pengadilan.

ReJO Meyakini Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

HM Darmizal MS menilai, keputusan presiden Joko Wudodo (Jokowi) yang telah menyetujui sebagian revisi UU KPK sudah tepat.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting