Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEMBILAN Fraksi DPR RI menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan seluruh Fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.
Sebelum disetujui, Puan meminta persetujuan seluruh Fraksi untuk menyampaikan pandangan Fraksi terhadap usul Komisi VIII DPR RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana itu kepada Pimpinan DPR RI secara tertulis.
“Apakah pendapat setiap Fraksi terkait perubahan UU tentang Penanggulangan Bencana dapat disampaikan secara tertulis ke Pimpinan?” tanya Puan yang dijawab 'setuju' oleh seluruh audiens yang hadir baik secara fisik maupun virtual pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).
Kemudian, juru bicara masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan Fraksi atas revisi UU Penanggulangan Bencana ke Pimpinan rapat. Setelah itu pengambilan persetujuan dilakukan.
“Pendapat Fraksi terhadap RUU usul Komisi VIII DPR RI tentang UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya Puan yang kembali dijawab 'setuju' oleh Anggota DPR yang hadir diikuti ketukan palu. (OL-09)
DPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR.
PEMERINTAH memohon kepada Komisi III DPR RI untuk merampungkan pembahasan revisi UU Narkotika. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved