NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Kejagung belum Berencana Periksa Pihak MA
09/9/2020 04:06
KPK meminta penuntasan kasus dilakukan secara transparan dan profesional.
Berbekal Rekaman, KPK Telusuri Aliran Suap Nurhadi
04/9/2020 14:20
KPK meminta keterangan menantu eks Sekretaris MA Nurhadi sekaligus tersangka dalam kasus ini, Rezky Herbiyono, terkait kesepakatan suap dan gratifikasi
Sitaan Kebun Sawit Nurhadi Bertambah
04/9/2020 05:25
Luas lahan kebun sawit yang dilakukan penyitaan kurang lebih 33.000 meter persegi yang terletak di Desa Padang Bulu Lama, Kecamatan Barumun Selatan, Padang Lawas, Sumut
KPK Kembali Sita Kebun Sawit Nurhadi
03/9/2020 14:31
KPK sita lagi kebun kelapa sawit seluas 33 ribu meter persegi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, terkait kasus mantan Sekretaris MA Nurhadi
Keputusan MA Beri Preseden Buruk
02/9/2020 04:44
KPK kecewa lantaran Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip dari empat tahun enam bulan penjara menjadi dua tahun.
Jaksa Pinangki Tawarkan Fatwa MA ke Joko Tjandra
01/9/2020 19:36
Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Andriansyah. Melalui fatwa MA, Joko Tjandra berpotensi bebas dari eksekusi kasus hak tagih Bank Bali.
MA Kurangi Hukuman Bupati Talaud, KPK: Preseden Buruk
01/9/2020 14:20
Sri Wahyumi yang semula mendapat vonis 4 tahun 6 bulan hanya dijatuhi 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
Hukuman Eks Bupati Talaud Dipangkas, KPK Kecewa
01/9/2020 06:57
KPK menilai pemangkasan hukuman ini bakal memperburuk citra penanganan rasuah di Indonesia. Para koruptor berpotensi mempelajari putusan Sri untuk mendapatkan hukuman ringan.
MA Dinilai Belum Berpihak Pada Rakyat dalam Sengketa Lahan
31/8/2020 17:30
Desmond meminta agar MA dapat lebih memberikan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat.
ICW Kecam MA Kurangi Hukuman Mantan Bupati Kepulauan Talaud
31/8/2020 08:30
Berdasarkan data ICW, sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini, setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.
Kejagung Semestinya Lebih Gesit Lagi
29/8/2020 04:50
Bareskrim Polri kembali memeriksa empat tersangka, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte, dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.
Pengadilan Agama Jakbar Luncurkan 6 Aplikasi bagi Pencari Keadilan
28/8/2020 16:55
PENGADILAN Agama Jakarta Barat meluncurkan enam aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Termasuk pencari keadilan berkebutuhan khusus.
Kasus Joko Tjandra Merembet ke MA
28/8/2020 05:03
Setelah Bareskrim Polri menjeratnya dalam dua perkara, giliran Kejaksaan Agung menetapkan ‘Joker’ sebagai tersangka.
MA Pastikan tak Ada Permohonan Fatwa dari 'Joker'
27/8/2020 16:59
Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak ada permohonan fatwa yang diajukan Joko Sugiharto Tjandra (JST) alisa 'Joker'.
Lewat Pinangki, Joko Tjandra Berupaya Dapat Fatwa dari MA
27/8/2020 16:25
JST meminta PSM untuk membantu mendapatkan fatwa dari MA pada November 2009 hingga Januari 2010 atau usai perkaranya inkracht
Kejagung Tetapkan Joko Tjandra Tersangka Kasus Fatwa MA
27/8/2020 15:48
Joko diduga meminta jaksa Pinangki mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA) untuk pembatalan eksekusi atas hukumannya.
Korupsi Perkara di MA, KPK Panggil 3 Karyawan Swasta
27/8/2020 11:57
Mereka akan diminta keterangan dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sejak 2011-2016.
Barang Bukti di Persembunyian Nurhadi Terus Diselisik
27/8/2020 09:05
Kuat dugaan barang bukti tersebut berkaitan erat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016.
MA Menangkan Pemprov DKI Dalam Kasasi Pulau Reklamasi
26/8/2020 09:58
Mahkamah Agung menolak tuntutan PT Manggala Krida Yudha agar membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018.
Hakim ini Menggugat ke MK Tolak Keterlibatan Menteri Keuangan
25/8/2020 14:53
Masuknya kekuasaan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan, hingga dalam sendi-sendi pengadilan pajak yang secara nyata telah menabrak prinsip kekuasaan kehakiman.