MA Dinilai Belum Berpihak Pada Rakyat dalam Sengketa Lahan

WAKIL Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebut Mahkamah Agung (MA) belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Desmond mengaku dirinya kerap menerima aduan dari kelompok masyarakat yang selalu merasa dirugikan karena tidak pernah dimenangkan dalam sengketa penggunaan lahan dan pekerbunan dengan perusahaan.

"Banyak sekali laporan khususnya warga masyarakat yang berhadapan dengan perkebunan, pengembang dan macam-macam yang berkaitan kalau sudah sengketa tentang lahan," kata Desmond dalam rapat Komisi III dengan semua mitra kerja terkait Laporan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Oleh karena itu, Desmond meminta agar MA dapat lebih memberikan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat. Berdasarkan catatan yang ia himpun, MA betul-betul sama sekali tidak pernah memenangkan kepentingan rakyat saat berhadapan dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, dan bahkan pengembang.

"Dari catatan kami, hampir belum ada masyarakat yang bersengketa dengan di sektor-sektor yang berkaitan dengan penggunaan lahan rakyat dimenangkan," sambungnya.

Menurut Desmond, setiap kegiatan administrasi, pengaturan, dan pembiaayan MA diambil dari uang rakyat. Dirinya berharap MA bisa menjadi masukan ini sebagai catatan di kemudian hari.

"Walaupun juga uang itu pajak dari pengembang, ujarnya. Ini catatan saja agar ke depan keadilan dan kepastian hukum dan keterpihakan hukum terhadap rakyat sesuai dengan negara hukum," paparnya. (OL-4)