Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Bontang Jadi Rujukan Nasional Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pascacerai ASN

Kota Bontang menjadi rujukan Mahkamah Agung dalam menyusun Ranperma pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian ASN melalui pendekatan humanis.

Cegah Hakim Terjerat Korupsi, 200 Pimpinan PN Akan Diberi Pendidikan Antikorupsi oleh KPK

Materi pelatihan akan berbasis pada kasus-kasus yang ditangani KPK, sehingga para peserta dapat memahami secara konkret modus dan risiko tindak pidana korupsi di sektor peradilan.

Kejagung Temukan Shadow Company Zarof Ricar

Kejagung menegaskan akan terus melakukan pendalaman untuk mencari bukti terkait kasus ini.

Ketetapan MA Perkuat Transformasi Ikatan Notaris Hasil KLB Bandung

Menteri Hukum RI telah mengesahkan pendaftaran Kepengurusan INI KLB Bandung di bawah kepemimpinan Irfan Ardiansyah.

Hakim Agung Jupriyadi Soroti Fenomena Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Cenderung Bergeser

Jupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria ‘kekhilafan hakim’ atau ‘kekeliruan yang nyata’ untuk membedakannya dengan alasan kasasi. 

Menang di MA, Worcas Group Ungguli BYD dalam Sengketa Merek DENZA

Mahkamah Agung menolak gugatan BYD terkait merek DENZA dan memenangkan Worcas Group. Putusan ini mempertegas prinsip first-to-file di Indonesia.

Kejagung Kasasi Vonis Bebas Delpedro Marhaen, Yusril akan Hormati Putusan MA

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah hormati putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara Delpedro Marhaen 

Perkara Inkrah, Permohonan Eksekusi Rumah Resmi Diajukan ke PN Jaktim

Kasus ini bermula dari persoalan pinjam-meminjam uang senilai Rp5,5 miliar dengan jaminan sertifikat rumah milik klien Yayan.

MA Lantik Dewan Komisioner OJK 2026-2031, Friderica jadi Ketua

Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK

MA Tolak Kasasi Google, Raksasa Teknologi Itu Wajib Bayar Denda Rp202,5 Miliar

Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.

UU Mahkamah Agung Digugat, Anggaran Peradilan di Bawah Pemerintah Dipersoalkan

SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK

Respons Tuntutan Perkara Pertamina, Febri Diansyah: Paradoks Penegakan Hukum

Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.

Sepanjang 2025, MA Jatuhkan Sanksi kepada 220 Hakim dan Aparatur Peradilan

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025

OTT KPK di PN Depok, Mahkamah Agung Siapkan Pemberhentian Tidak Hormat

MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MA Tegaskan tak Ada Toleransi bagi Koruptor, Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan. 

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.

Perpanjangan Usia Hakim Masuk RUU Jabatan Hakim, KY Akan Perkuat Pengawasan

Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.

MA dan PT Pos Indonesia Gelar Finalisasi Handbook dan Review Kerja Sama 2025

Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.

124 Hakim Diusulkan KY Diberi Sanksi

510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia