Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pasalnya, sempat beredar foto Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin bersama Anita Kolopaking di kediamannya saat merayakan Idulditri tahun ini.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Syarifuddin tidak mengintervensi proses sidang praperadilan.
Muncul dugaan bahwa Pinangki memiliki relasi dengan oknum di Mahkamah Agung, sehingga bisa menjanjikan memberikan bantuan berupa fatwa bagi Joko S Tjandra.
PERMA No.1/2020 tentang pedoman pemidanaan koruptor, sisi negatifnya bisa membelenggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Aturan tersebut juga bisa mengkotak-kotakan hukum.
KPK sebelumnya telah menyita aset yang diduga terkait dengan tersangka Nurhadi berupa lahan kelapa sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Padang Lawas.
Saksi tersebut adalah Ferdy Yuman, karyawan swasta yang keterangannya dibutuhkan penyidik.
Perma ini membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang terbatas bicara kerugian, dampak, dan keuntungan.
Peraturan MA No 1/2020 ini sebagai pedoman menangani dan menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang menyangkut kerugian keuangan negara,
Kehadiran Perma No 1/2020 disambut baik dan diharapkan mengurangi disparitas keputusan hakim dalam vonis tipikor.
Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan tiga hakim agung MA yakni Panji Widagdo, Syamsul Maarif, dan Sudrajad Dimyati.
Pemanggilan hakim sebagai saksi kasus dugaan korupsi eks Sekretaris MA Nurhadi sesuai prosedur yang berlaku.
Penyidik KPK, kemarin, memeriksa Nurhadi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.
Keterangan keenam orang itu sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penyidikan kasus ini.
Selama ini bobot putusan pidana korupsi sering berbeda-beda dan cenderung tidak sesuai dengan tingkat kerugian negara.
(Saat ini) hanya perma. Sosialisasi kepada seluruh hakim saja belum
"Sosialisasi kepada seluruh hakim saja belum, rencanaya baru rabu (5/8) besok " sebutnya.
Permohonan PK ditolak lantaran tidak memenuhi syarat formil.
KPK berharap agar pedoman itu bisa segera diterapkan hakim dan mampu mengatasi persoalan disparitas hukuman pelaku kasus korupsi.
Tuntutan jaksa sangat melekat dalam pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.
"Penentuan jumlah kerugian negara Rp100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved