Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Majelis hakim sebelumnya telah memvonis Edhy pidana penjara 5 tahun dalam perkara suap guna memuluskan pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerangkan alasan polisi memilih menunggu izin dari Mendagri lantaran demi kelancaran proses hukum, apalagi kalau polisi sampai menahan Dorinus.
KPK diminta untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, layak untuk dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh majelis hakim. Sebab tindak pidana korupsi dilakukan saat pandemi Covid-19.
Edhy harus menunggu selama 3 tahun sejak bebas dari pidana pokok untuk mendapatkan kembali hak politiknya untuk dipiih dalam jabatan publik.
Uang tersebut tersimpan dalam rekening Bank Garansi di BNI cabang Gambir dalam perkara rasuah ekspor benih bening lobster (BBL).
Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.
Penasihat hukum Edhy Prabowo, yakni Soesilo Aribowo menyatakan kecewa dengan vonis hakim.
Suparman menyebut pendapatnya berbeda dengan hakim ketua Albertus Usada dan hakim anggota II, Ali Muhtarom.
Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan untuk kedua staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Selain pidana badan, Edhy dihukum membayar denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.
"Ya saat itu minta saya untuk pasang badan. 'Jangan libatkan yang lain Mas'," ujar Adi menirukan ucapan Juliari.
NF telah divonis dua tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
KPK memeriksa Rudy sebagai tersangka mendalami perannya terkait pengadaan tanah.
Tim advokasi kecewa dan menyayangkan majelis hakim menolak gugatan warga dengan alasan kompetensi relatif kewenangan PN Jakarta Pusat.
Pola pertama yang melibatkan Kukuh sebagai perantara instruksi antara Juliari dan Adi terkait perintah awal mengumpulkan fee operasional ke para vendor.
Yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Ia juga mengkritisi pemidanaan gagal bayar yang dijadikan alasan munculnya kasus pidana korupsi, termasuk penetapan nilai kerugian.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut keterangan Anies dan DPRD diperlukan, karena dianggap memahami pengadaan tanah itu.
Dalam sidang tersebut, Ihsan mengaku sempat dititipkan uang sebanyak dua kali untuk diserahkan ke Hotma.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved