Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG lanjutan perkara suap bantuan sosial sembako covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kembali dilanjutkan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan seorang advokat bernama Muhammad Ihsan untuk menggali aliran uang ke pengacara kondang Hotma Sitompul yang diyakini berasal dari fee vendor bansos.
Ihsan dan Hotma merupakan penasihat hukum untuk terdakwa anak NF dalam perkara pembunuhan. Sementara Ihsan mendampingi NF sejak awal persidangan, Hotma justru diminta bantuannya oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk mendamingi NF di pertengahan sidang.
Dalam sidang tersebut, Ihsan mengaku sempat dititipkan uang sebanyak dua kali untuk diserahkan ke Hotma. Arahan tersebut datang dari kuasa pengguna anggaran (KPA) Adi Wahyono setelah sidang perkara NF di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai. Ihsan mengaku orang yang menitipkannya uang ke Hotma berasal dari Kemensos.
"Dia bilang ada titipan. Titipan itu suruh kasih ke Pak Hota," akunya di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/7).
Titipan pertama adalah uang dengan total US$34.300 yang dibngkus dengan amplop. Setelah mendapatkan titipan itu, Ihsan mengatakan langsung menyerahkannya ke kantor Hotma di LBH Mawar Sharon.
Sementara itu, titipan kedua diterima diakui Ihsan dalam pecahan mata uang rupiah. Kendati demikian ia tidak mengetahui jumlah pasti uang tersebut. Ia juga mangaku tidak mengingat ciri-ciri orang yang menitipkan uang untuk Hotma.
"Orangnya masih ingat enggak ciri fisiknya seperti apa?" tanya JPU KPK Masmudi.
"Wajahnya saya enggak ingat persis karena waktu itu kita pergi terus naik mobil," jawab Ihsan.
Meskipun tidak mengetahui identitasnya, dalam sidang tersebut terkuak bahwa orang yang menitipkan uang ke Hotma melalui Ihsan adalah salah satu vendor bansos bernama Go Erwin. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail.
"Yang jadi persoalan pokok mengenai legal fee yang diterima oleh Pak Hotma Sitompul, dalam kesaksiannya, Pak Hotma membantah tidak pernah menerima legal fee, sementara di dalam keterangan saudra Go Erwin, dia pernah dua kali menyerahkan uang pada saudara saksi. Apakah betul pada bulan Juli saudara pernah menerima uang dari Go Erwin?" tanya Maqdir ke Ishan.
"Saya terima bulan September, nilainya US#34 ribu," tukas Ihsan.
Dalam persidangan yang digelar Selasa (6/7) lalu, Adi membenarkan ihwal penyerahan uang titipan sebanyak dua kali melalui Go Erwin. Kendati demikian, ia menyebut bahwa Ihsan tidak jujur soal jumlah uang yang dititipkan ke Hotma.
"Sebetulnya saudara saksi sangat tahu persis. Karena di kesepakatan awal pertemuan kami, Pak Menteri dan Pak Hotma itu sudah ada kesepakatan fee Rp3 miliar," tandas Adi.
Dalam perkara ini, Adi bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso didakwa mengutip fee dari para vendor bansos sembako sebesar Rp10 ribu per paket. Total suap yang diperoleh Juliari mencapai Rp32,482 miliar. (OL-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved