Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUASA pengguna anggaran (KPA) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial, Adi Wahyono, mengungkap tiga pola instruksi mantan Mensos Juliari Peter Batubara terkait pengumpulan fee ke para vendor bantuan sosial sembako covid-19 di Jabodetabek. Adi diketahui turut menjadi terdakwa dalam perkara itu bersama Juliari dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso.
"Jadi kan pola perintahnya ada dari Pak Menteri, ke Kukuh (tim teknis Juliari, Kukuh Ariwibowo), ke saya, baru Pak Joko. Ada juga Pak Menteri ke saya dan Kukuh, baru ke Pak Joko. Ada lagi ke saya sama Pak Joko langsung," papar Adi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/7).
Pola pertama yang melibatkan Kukuh sebagai perantara instruksi antara Juliari dan Adi terkait perintah awal mengumpulkan fee operasional ke para vendor. Adi mengaku kaget mendengar perintah tersebut.
"Karena ternyata saya diberi tahu oleh Kukuh kalau ada arahan untuk pengumpulan operasional itu. Jadi awalanya memang dari Pak Kukuh ke saya, kemudian saya sampaikan ke Pak Joko," terang Adi. "Bahasanya (Kukuh), 'Bapake minta Rp10 ribu per kantong'," sambungnya.
Pola instruksi kedua terjadi saat dirinya dipanggil langsung oleh Juliari. Menurut Adi, Kukuh selalu datang saat dirinya menghadap Juliari. Ini terjadi saat dirinya diminta Juliari untuk melaporkan pengumpulan fee dari para vendor. Selain pengumpulan, ia diminta melapor besaran yang telah disetorkan ke Juliari melalui ajudan, sekretaris, maupun Kukuh sendiri.
Adapun pola instruksi ketiga, lanjut Adi, dilakukan Juliari untuk memastikan laporan yang sebelumnya diperintahkan berjalan sesuai ekspektasinya. "Joko diminta untuk membuat laporan. Artinya mencocokkan antara perintah dia (Juliari) dan pelaksanaan. Laporan itu ada dua sisi, sisi penerimaan dan pengeluaran."
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut setidaknya ada dua kali penyetoran uang dari Adi ke Juliari yang melalui Kukuh. Hal itu terungkap saat jaksa mengonfirmasi berita acara pemeriksaan Adi. Penyerahan pertama terjadi pada Mei 2020 di tahap pertama program bansos sembako.
"Mei 2020, saya menerima uang dari Matheus Joko Santoso sebesar Rp1,7 miliar yang saya berikan ke Menteri Juliari Peter Baturbara melalui Kukuh, betul?" tanya jaksa Ikhsan Fernandi kepada Adi.
"Iya. Waktu itu Pak Kukuh sudah ada arahan. Pak menteri minta Rp1,7 miliar," jawab Adi.
Penyetoran kedua ke Juliari melalui Kukuh terjadi pada Juni 2020 sebesar Rp2 miliar. Dalam perkara ini, Adi bersama Joko didakwa mengutip fee dari para vendor bansos sembako sebesar Rp10 ribu per paket. Total suap yang diperoleh Juliari mencapai Rp32,482 miliar. (OL-14)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved