Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru terkait perilaku koruptif Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Tersangka diduga kerap mengajukan penggantian biaya (reimburse) atas belanja pribadi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa praktik ini dilakukan secara sistematis, di mana beban pengeluaran pribadi sang Bupati dialihkan menjadi beban anggaran perangkat daerah.
"Dari fakta yang diperoleh tim, yang bersangkutan selalu meminta penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, bahkan hingga pembelian sepatu, yang juga dimintakan penggantiannya kepada perangkat daerah atau OPD," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.
Dalam pengungkapan kasus ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Selain uang tunai dalam jumlah besar, penyidik juga menyita barang-barang pribadi milik Bupati yang diduga dibayar menggunakan dana OPD.
"Kami menunjukkan uang tunai senilai Rp335 juta serta empat pasang sepatu yang nilainya sekitar Rp129 juta," ungkap Budi.
Selain belanja barang mewah, pengajuan penggantian biaya tersebut diduga mencakup berbagai kebutuhan personal lain, antara lain:
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 April 2026. Berikut poin-poin penting penanganan perkara:
Praktik reimburse belanja pribadi ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Gatut Sunu. KPK terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain di lingkungan OPD yang secara sengaja memfasilitasi pencairan dana untuk kepentingan pribadi Bupati tersebut. (Ant/I-2)
KPK rampungkan pemeriksaan 27 pejabat Pemkab Tulungagung dalam kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Simak detail pemeriksaannya.
KPK menyita Rp95 juta dan dokumen saat menggeledah Kantor Setda Tulungagung terkait kasus pemerasan pejabat daerah.
KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah
KPK sita tiga koper dokumen dan uang tunai Rp95 juta dari kantor Pemkab Tulungagung terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan praktik pemerasan jabatan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
KPK mendalami aliran dana dugaan pemerasan oleh Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved