KPK Duga Anggota DPRD Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan Kakaknya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus yang menjerat kakak kandungnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). Jatmiko diduga kuat mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan sang Bupati terhadap para pejabat daerah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa posisi Jatmiko sebagai pejabat publik sekaligus kerabat dekat Gatut Sunu menjadi poin krusial dalam penyidikan ini.

"Penyidik menduga yang bersangkutan memiliki hubungan kekerabatan dan sebagai pejabat juga mengetahui praktik-praktik tersebut," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.

Baca juga : KPK: Pejabat OPD Berutang demi Turuti Bupati Gatut Sunu

Modus Baru: Surat Pernyataan Bermeterai tanpa Tanggal

KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan di Tulungagung ini memiliki pola yang sangat berbeda dibandingkan perkara serupa yang pernah ditangani sebelumnya. Jika biasanya pemerasan dilakukan dengan ancaman mutasi atau pencopotan jabatan (rolling), Gatut Sunu diduga menggunakan metode administratif yang unik.

Asep menjelaskan bahwa modus yang ditemukan adalah penggunaan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai namun tanpa mencantumkan tanggal. Dokumen ini diduga digunakan sebagai alat kendali atau sandera terhadap para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Selama ini dalam beberapa operasi tangkap tangan dengan pasal pemerasan, modusnya tidak seperti ini. Biasanya ada ancaman rolling atau contoh pejabat yang diganti sehingga menimbulkan ketakutan. Namun dalam kasus ini tidak demikian," jelas Asep.

Penyidik KPK terus mendalami apakah ada aliran dana yang mengalir ke pihak legislatif atau jika ada peran aktif Jatmiko dalam memuluskan praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. (Ant/I-2)