Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tersangka diduga mengatur pemenang lelang untuk proyek jasa kebersihan hingga pengadaan alat kesehatan (alkes).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pengaturan tersebut mencakup pengadaan jasa cleaning service (kebersihan) dan security (keamanan) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung.
"GSW diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan jasa cleaning service dan security di organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulungagung," ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.
Selain jasa keamanan dan kebersihan, praktik lancung ini juga merambah ke sektor kesehatan. KPK menemukan indikasi kuat bahwa Gatut Sunu turut mengatur pemenang pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.
Dugaan ini muncul setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 10 April 2026.
Penyidik KPK saat ini tengah mendalami besaran komitmen fee yang diterima Bupati dari para rekanan yang dimenangkan dalam proyek-proyek tersebut. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gatut Sunu selama menjabat, selain skema pemerasan terhadap para kepala OPD yang sebelumnya telah diungkap KPK.
Atas perbuatannya, Gatut Sunu Wibowo kini mendekam di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant/I-2)
KPK rampungkan pemeriksaan 27 pejabat Pemkab Tulungagung dalam kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Simak detail pemeriksaannya.
KPK menyita Rp95 juta dan dokumen saat menggeledah Kantor Setda Tulungagung terkait kasus pemerasan pejabat daerah.
KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah
KPK sita tiga koper dokumen dan uang tunai Rp95 juta dari kantor Pemkab Tulungagung terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan praktik pemerasan jabatan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.
KPK mendalami aliran dana dugaan pemerasan oleh Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved