Perang Iran vs Israel-AS Berkepanjangan, Wakil Ketua MPR Setuju WFH 1 Hari Sepekan

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku setuju dengan rencana pemerintah melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) selama 1 hari dalam seminggu. Hal itu sebagai respons perang Iran-Israel-AS yang berkepanjangan.

Eddy juga menyampaikan pentingnya desain kebijakan energi dipersiapkan secara konsisten untuk jangka panjang. 

Menurutnya, WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.

Baca juga : Iran Ajak Negara Timur Tengah Bentuk Pasukan Militer Berbasis Al-Qur'an tanpa Campur Tangan AS-Israel

Namun ke depannya, kata dia, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi.

“Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Eddy dalam keterangan resmi, Kamis (26/3).

Menurutnya, pembenahan subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Hal itu juga meminimalisasi segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu.

Baca juga : Takaichi Tegaskan Upaya Diplomatik Jepang Redam Ketegangan di Hormuz

Waketum PAN ini menyampaikan bahwa, sejak awal, dirinya terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN. 

Apalagi, berbagai data menunjukkan mayoritas pengguna pertalite, solar, dan LPG bersubsidi adalah masyarakat kalangan mampu yang tidak berhak.

“Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan pentingnya pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan. 

Eddy menilai bahwa langkah itu bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi energi yang lebih mandiri di masa depan.

“Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi,” tutupnya. (Z-1)