Demi Menjaga Ruang Fiskal, Rencana Kenaikan BBM Nonsubdi Dinilai Sudah Tepat

RENCANA pemerintah untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax 92 mendapat dukungan dari kalangan pengamat ekonomi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa penyesuaian harga Pertamax 92 merupakan langkah yang tepat secara prinsip.

Menurutnya, jika harga tidak segera disesuaikan dengan perkembangan pasar global, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kinerja badan usaha akan semakin berat.

Baca juga : Turun Harga Pertamax, Gan! Berikut Daftar Lengkap Harga Terbaru

“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi. Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” ujar Media, dikutip Selasa (28/4).

Menjaga Ruang Fiskal dan Kinerja Pertamina

Media menjelaskan bahwa BBM nonsubsidi idealnya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Apabila harga minyak global melonjak namun harga jual domestik tetap ditahan, hal tersebut berpotensi menggerus keuangan Pertamina sebagai penyedia. Dengan melakukan penyesuaian, pemerintah dapat menjaga ruang fiskal agar tidak terbebani oleh kompensasi energi yang membengkak.

Berikut adalah ringkasan poin-poin utama terkait urgensi dan risiko penyesuaian harga BBM nonsubsidi menurut analisis CELIOS:

Baca juga : Bahaya Menurunkan Kualitas BBM bagi Mesin Mobil Modern

Waspadai Efek Domino ke BBM Bersubsidi

Meski mendukung, Media memberikan catatan kritis mengenai risiko pergeseran konsumsi. Ia khawatir masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini menggunakan Pertamax 92 akan beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran.

“Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Media menyarankan agar subsidi diberikan berbasis data penerima (orang), bukan lagi berbasis barang, sehingga masyarakat mampu tidak lagi menikmati fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Solusi Berkelanjutan: Transportasi Publik dan Transisi Energi

Sebagai langkah jangka panjang agar ketahanan energi nasional tidak terus bergantung pada fluktuasi harga impor, CELIOS merekomendasikan beberapa langkah strategis:

• Revitalisasi Transportasi Publik: Meningkatkan standar efisiensi dan kenyamanan kereta serta bus untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
• Kemandirian Energi: Memperkuat produksi minyak dalam negeri dan meningkatkan efisiensi kilang-kilang yang ada.
• Transisi Energi: Mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Transportasi publik serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, ketergantungan pada BBM dapat dikurangi secara signifikan,” pungkas Media. (Z-1)